Jakarta, 18 November 2020 – Pandemi COVID-19 mengancam pencapaian di sektor pendidikan, kecuali jika Indonesia tetap berfokus kepada perlindungan dan pembangunan modal manusianya melalui peningkatan kesetaraan, kapasitas, dan akuntabilitas dalam pembelajaran. Hal ini tercakup di dalam tiga laporan baru yang dirilis oleh Bank Dunia hari ini.
Indonesia berhasil mencapai kemajuan yang patut dipuji selama 15 tahun terakhir dalam memperluas akses kepada pendidikan, dengan peningkatan angka partisipasi siswa hingga lebih dari 10 juta, atau 31 persen sejak tahun 2002. Akan tetapi, beberapa kendala yang signifikan masih harus diatasi. Hasil pembelajaran siswa sebagaimana terukur pada ujian nasional maupun penilaian internasional masih tetap rendah di semua jenis sekolah, sementara laporan baru ini menunjukkan bahwa secara rata-rata para siswa memiliki tingkat pembelajaran 1,5 tahun di bawah apa yang diharapkan telah dicapai sesuai kurikulum untuk kelas 4.
Akibat rendahnya tingkat pembelajaran ini, banyak siswa tidak mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan minimal yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara penuh di dalam perekonomian dan masyarakat. Rangkaian laporan ini menyoroti ketidaksetaraan angka partisipasi siswa, terutama pada tingkat menengah atas dan pendidikan anak usia dini. Pandemi COVID-19 menjadikan tantangan-tantangan tersebut semakin rumit.
“Indonesia telah mencapai kemajuan besar pada sektor pendidikan, termasuk peningkatan signifikan pada angka partisipasi dan paritas gender. Akan tetapi, sangat penting agar pembelanjaan pemerintah ditargetkan kepada tujuan peningkatan hasil pembelajaran siswa dan pengurangan ketidaksetaraan pembelajaran,” ucap Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Laporan bertajuk “Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia Membelanjakan Anggaran Mereka untuk Pendidikan” menguraikan secara terperinci untuk pertama kalinya apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan dana pendidikan yang diterima. Laporan yang berjudul “Mengukur Kualitas Pelayanan Pendidikan Kementerian Agama” menelaah kualitas layanan pendidikan yang dibiayai melalui dana pendidikan, sedangkan laporan “Janji Pendidikan di Indonesia” mengidentifikasi cara untuk memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan.
Rangkaian laporan tersebut merekomendasikan agar dua tahun pendidikan usia dini yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak memulai dengan baik dan siap untuk belajar ketika mereka memasuki kelas satu SD. Data pada laporan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/ kota membelanjakan porsi yang sangat kecil untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini, secara rata-rata hanya 2,6 persen dari anggaran pendidikannya. Upaya untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran ditujukan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga paling miskin, tinggal di daerah terpencil, atau menyandang disabilitas, untuk memastikan agar tidak ada anak yang tertinggal. Para guru dan kepala sekolah dapat memanfaatkan penilaian siswa untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran yang terjadi pada siswanya dan memberikan dukungan terarah.
“Seberapa banyak yang dipelajari oleh siswa selama ia melewati sistem pendidikan memberikan dampak langsung terhadap seberapa produktif mereka kelak sebagai orang dewasa,” kata Noah Yarrow, Spesialis Pendidikan Senior Bank Dunia Indonesia. “Jika mereka dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, maka generasi muda Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan produktifitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan Indonesia secara menyeluruh.”
Rangkaian laporan ini merekomendasikan agar kapasitas dan pelaporan di tingkat daerah juga diperkuat, sementara para calon guru perlu diseleksi berdasarkan pengetahuan tentang mata pelajaran dan kemampuan pedagogis, untuk kemudian diberikan dukungan secara efektif di sepanjang karir mereka. Adalah penting bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan pembelajaran di Indonesia, dan berinvestasi pada sistem pendidikan yang lebih berketahanan untuk melindungi pencapaian pembelajaran pada kondisi pandemi saat ini, juga untuk bersiap menghadapi tantangan di masa depan.
Rangkaian laporan ini disiapkan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Austalia (DFAT).
