WASHINGTON, DC, 30 September 2024 – Serangkaian reformasi pengelolaan lahan yang baru dan inovatif akan mendukung Indonesia mencapai cita-cita iklimnya yang ambisius. Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu (Integrated Land Administration and Spatial Planning, atau ILASP) senilai US$653 juta yang disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada 30 September 2024 dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkaitan dengan konversi lahan, khususnya di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (Forestry and Other Land Use, atau FOLU). Hal demikian sangat penting untuk dapat mencapai tujuan pengurangan emisi sebesar 31 persen hingga tahun 2030. Proyek baru ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang disepakati pada Kerangka Kerja Kemitraan dengan Indonesia dan akan membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sejak tahun 2015, Indonesia telah menjalankan Program Reforma Agraria di mana lebih dari 9 juta hektar tanah telah didaftarkan untuk masyarakat dan petani kecil. Melalui proyek ILASP yang bertujuan menjaga hak-hak lebih dari 11 juta orang maupun pemilik lahan secara kolektif, proyek ini berkomitmen kuat untuk meningkatkan keamanan penguasaan atas tanah bagi masyarakat setempat untuk mendorong inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan emisi berbasis lahan.
“Kami menghargai dukungan Bank Dunia dalam percepatan program Reforma Agraria, khususnya pendaftaran tanah,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. “Melalui kerja sama lebih lanjut pada proyek ILASP, kami berharap dapat memajukan perencanaan detail tata ruang, yang akan meningkatkan kepastian bagi para investor dan juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.”
Proyek ILASP akan membantu Indonesia mencapai berbagai tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui lebih dari 500 rencana tata ruang yang berhubungan dengan informasi iklim (climate-informed spatial plan). Rencana tata ruang tersebut mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim maupun lanskap-lanskap yang penting bagi pelestarian, di mana masyarakat akan terlibat dalam proses perencanaannya. ILASP juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender dalam hal hak-hak atas tanah dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pendaftaran dan perencanaan tata ruang, pengambilan keputusan, dan pada akhirnya pengakuan secara legal hak mereka pada pencatatan tanah.
Proyek ini memiliki sasaran untuk mendaftarkan 4,8 juta hektar tanah secara sistematis, dengan mengembangkan lebih lanjut metode partisipatif berbasis desa yang dirancang dan diterapkan secara luas pada proyek One Map terdahulu. Proyek ini memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mencitrakan peta dasar berskala besar melalui teknologi penginderaan jarak jauh yang telah disesuaikan. Perencanaan tata ruang dan administrasi lahan akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pertanahan (SIP) digital yang komprehensif.
“Melanjutkan dukungan kami terhadap sektor pertanahan Indonesia yang telah berlangsung selama 30 tahun terakhir, Bank Dunia siap memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi lahan maupun perencanaan tata ruang, terutama dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai komitmen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menciptakan barang publik global (global public goods),” ucap Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. “Melalui kerja sama yang kuat dengan Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri, proyek ILASP akan secara proaktif bekerja untuk menciptakan lingkungan pendukung yang positif, serta menghasilkan serangkaian kebijakan yang mengarah kepada hasil-hasil pembangunan yang berketahanan dan rendah karbon.”
Proyek ini diharapkan meningkatkan dan menyederhanakan berbagai proses perizinan usaha, memajukan prasarana dan layanan publik, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana terkait iklim. Penguatan keamanan hak atas tanah akan dapat meningkatkan standar hidup di pedesaan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara lebih baik, melindungi habitat-habitat penting dan lahan pertanian maupun hutan, serta meningkatkan investasi produktif dan mengurangi kejadian sengketa. Keuntungan bagi lembaga pemerintah dalam bentuk peningkatan penerimaan lewat pajak properti yang lebih tinggi, informasi yang lebih lengkap sebagai dasar keputusan, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya yang lebih besar dalam hal administrasi lahan.
