Kebijakan Akomodatif, Perluasan Vaksinasi Menjadi Kunci Bagi Momentum Perekonomian
Jakarta, 16 Desember 2021 – Perekonomian Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2021 terlepas dari adanya perlambatan akibat gelombang COVID-19 varian Delta yang terjadi di pertengahan tahun. pada hari Kamis.
Proyeksi ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia akan menghindari adanya lagi lonjakan parah kasus COVID-19, cakupan vaksinasi mencapai 70 persen di sebagian besar provinsi pada tahun 2022, berbagai kebijakan moneter maupun fiskal tetap akomodatif, serta terjadi pertumbuhan perdagangan global dan berbagai harga komoditas melambat. Berbagai hal ini dibahas secara rinci pada laporan Indonesia Economic Prospects Bank Dunia yang terakhir, berjudul A Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy.
“Gelombang Delta telah mengajarkan kepada kita bahwa upaya untuk terus meningkatkan program vaksinasi, pengujian, dan penelusuran kasus, serta adanya kepastian kecukupan kapasitas perawatan kritis merupakan beberapa cara untuk mempersiapkan diri menghadapi varian Omicron maupun varian COVID-19 lainnya,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen. “Selain pentingnya respon kesehatan masyarakat yang kuat, juga sangat penting untuk mempertahankan upaya reformasi struktural. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan walaupun pihak yang berwenang mulai mengurangi dukungan makroekonomi secara bertahap.”
Berbagai risiko terhadap prospek ini masih tetap tinggi di tengah ketidakpastian terkait pandemi, kondisi keuangan global, dan efek berkepanjangan dari krisis, menurut laporan kali ini.
Untuk mempertahankan momentum ekonomi serta mencegah dampak ekonomi dan sosial yang berkepanjangan akibat pandemi, laporan ini merekomendasikan bahwa pihak yang berwenang perlu berfokus pada suatu respon kebijakan yang memperkuat investasi, mempercepat akumulasi modal manusia, serta mendorong produktivitas. Tantangan terkait hal ini termasuk pengendalian pandemi dengan mempercepat program vaksinasi di daerah-daerah yang masih tertinggal, serta meningkatkan pengujian, penelusuran, dan perawatan; dan juga menjaga kondisi kebijakan moneter maupun keuangan yang akomodatif seraya bersiap untuk mengkalibrasi berbagai kebijakan, seiring berubahnya tekanan global dan di dalam negeri.
Laporan ini merekomendasikan pentingnya menambah ruang fiskal terkait respon terhadap pandemi dan untuk keberlanjutan fiskal di jangka menengah. Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya memperbaiki rendahnya pendapatan negara dari pajak. Reformasi struktural Indonesia akan menjadi penting untuk membangun ekonomi yang lebih kompetitif, tangguh, dan lebih hijau.
Bagian analitis pada laporan ini membahas mengenai prioritas kebijakan untuk mendukung berbagai komitmen iklim Indonesia menjadi aksi nyata, seraya terus berupaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Sektor ketenagalistrikan akan memiliki peranan inti dalam berkontribusi kepada sasaran Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar setidaknya 26 persen dengan pendekatan business as usual dan sebesar 41 persen melalui peningkatan dukungan internasional, serta mencapai target netral karbon pada tahun 2060. Pengurangan penggunaan batubara secara bertahap dan peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting bagi terwujudnya berbagai sasaran dalam transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon.
“Dibutuhkan suatu paket reformasi dan investasi yang komprehensif untuk dapat memenuhi cita-cita iklim Indonesia di sektor ketenagalistrikan,” ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab. “Transisi ini dapat dibangun di atas empat pilar: penguatan kelembagaan di sektor ketenagalistrikan, memberikan ruang bagi investasi sektor swasta pada energi terbarukan, memastikan keberlanjutan keuangan sektor ini, serta memastikan transisi yang berkeadilan bagi semuanya.”
Untuk dapat memperkuat kelembagaan pemerintah di sektor ketenagalistrikan, penyelerasan strategi emisi karbon nol persen-nya (net zero carbon) pemerintah dengan strategi PLN akan memberikan sinyal yang jelas mengenai upaya transisi. Dengan mereformasi kendali harga energi terbarukan, mengurangi atau menghilangkan persyaratan komponen dalam negeri untuk peralatan energi terbarukan, serta mengurangi secara bertahap subsidi batubara dan bahan bakar dapat membantu menarik minat pihak swasta. Peningkatan kecukupan pendapatan PLN juga akan menjadi penting untuk dapat mendanai kebutuhan investasinya. Pada akhirnya, suatu rencana komprehensif perlu dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari transisi menuju perekonomian yang lebih hijau.
Indonesia Economic Prospects didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
