Perekonomian Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2021, walaupun adanya perlambatan akibat gelombang Delta COVID-19 antara bulan Juni hingga Agustus 2021.
Pasar kerja tidak terlalu terdampak seperti pada tahun 2020, tetapi masih pada tingkatan lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Angka pengangguran tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama berlangsungnya gelombang Delta, namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sementara angka partisipasi kerja tetap stabil. Kendati mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2020, hilangnya pendapatan tenaga kerja masih terus berlangsung, termasuk pada 40 persen kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah.
Pemerintah meningkatkan paket fiskal COVID pada tahun 2021 sebesar 0,3 persen menjadi 4,8 persen dari PDB tahun 2020 serta memfokuskan pada respon di sektor kesehatan dan bantuan sosial. Pengumpulan pajak mulai mengalami pemulihan, akan tetapi rasio pajak terhadap PDB pada bulan September 2021 masih berada pada 2,7 persen di bawah angka sebelum pandemi disebabkan oleh lemahnya pendapatan tenaga kerja dan perusahaan. Peningkatan kepemilikan Bank Indonesia, bank komersial, serta investor domestik lainnya atas utang mata uang lokal pemerintah berhasil membantu memenuhi meningkatnya kebutuhan keuangan pemerintah.
Secara keseluruhan, respon pada sektor kesehatan masyarakat kuat dan berhasil melandaikan kurva kasus terkait varian Delta relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Akan tetapi, angka kematian akibat COVID relatif tinggi selama puncak gelombang Delta, saat banyak rumah sakit hampir penuh dan kebutuhan akan Oksigen meningkat tajam. Indonesia telah melakukan percepatan program vaksinasi, terutama bagi kelompok rentan dan di daerah-daerah dengan angka penularan tinggi, seperti di perkotaan dan pusat perekonomian.
Kredit bagi sektor swasta mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, namun tetap berada di bawah tingkat sebelum terjadinya krisis dan dibandingkan negara-negara yang setara. Namun, permintaan rumah tangga terkait kredit tetap stabil.
, sebagian besar provinsi telah mencapai 70 persen cakupan vaksinasi pada tahun 2022, dan berbagai kebijakan moneter maupun keuangan tetap akomodatif. Akan tetapi, baik risiko maupun ketidakpastian masih sangat tinggi, termasuk kemungkinan adanya penyebaran varian-varian COVID-19 baru yang parah.
Mengingat ruang kebijakan makroekonomi yang semakin menyempit serta risiko dampak COVID-19 yang berkepanjangan, adalah penting untuk melanjutkan berbagai reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, hijau, berketahanan, dan inklusif. Laporan ini merekomendasikan untuk:
Mengendalikan pandemi dengan melanjutkan percepatan vaksinasi dan meningkatkan kapasitas pengujian, penelusuran, dan perawatan.
Melanjutkan berbagai kebijakan moneter dan keuangan yang akomodatif, sementara bersiap mengelola dampak kondisi keuangan global yang semakin ketat.
Menambah ruang fiskal dengan meningkatkan penghasilan dari pajak dan memperbaiki penargetan dan prioritas dukungan fiskal.
Meningkatkan reformasi struktural melalui berbagai tindakan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan hijau. Beberapa prioritas kebijakan termasuk pendalaman sektor keuangan, memperbaiki berkurangnya pembelajaran akibat penutupan sekolah melalui kelas remedial dan beragam intervensi lainnya, membantu kalangan muda mendapatkan pekerjaan lewat pelatihan dan program pasar kerja aktif, serta mendorong pengembangan ekonomi digital.
Laporan Indonesia Economic Prospects edisi kali ini juga membahas bagaimana Indonesia dapat mendorong komitmen iklim di sektor ketenagalistrikan menjadi tindakan nyata, seraya memajukan berbagai tujuan pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 hingga 41 persen pada tahun 2030, dan mencapai sasaran netral karbon paling lambat pada tahun 2060. Sektor ketenagalistrikan diharapkan untuk memberikan kontribusi sebesar sepertiga dari pengurangan-pengurangan ini.
Memperkuat kelembagaan di sektor ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi, perencanaan, dan peraturan.
Memberi ruang bagi investasi swasta pada sektor energi terbarukan dengan mereformasi kendali pengendalian harga energi terbarukan, mengurangi atau menghilangkan persyaratan komponen dalam negeri untuk peralatan sektor energi terbarukan, mengurangi subsidi batubara dan bahan bakar, serta meningkatkan infrastruktur kelistrikan.
Memastikan keberlanjutan keuangan di sektor ketenagalistrikan dengan memperbaiki kecukupan penerimaan terkait utilitas kelistrikan serta mengurangi subsidi energi.
Mempermudah jalan menuju transisi energi yang berkeadilan bagi semua dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru serta melanjutkan berbagai program di bidang bantuan sosial dan program pasar kerja aktif untuk membantu mereka yang terdampak oleh pengurangan penggunaan batubara dan transisi energi untuk tetap mendapatkan pendapatan dan mendapatkan ketrampilan baru.
