Laporan Terkini Mendorong Penerapan Kebijakan Perlindungan Sosial agar Mencakup Lebih Banyak Pekerja
JAKARTA, 8 Mei 2014 – Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja di Asia Timur hingga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, laporan terkini Bank Dunia mendorong para pembuat kebijakan untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan perlindungan sosial demi kepentingan seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja sektor informal yang sangat besar, demikian saran laporan East Asia Pacific at Work: Employment, Enterprise, and Well-Being.
Dalam dua dekade terakhir, kawasan Asia Timur-Pasifik menikmati peningkatan produktivitas dan mengalami transformasi struktural yang singkat. Banyak penduduk pindah ke kawasan perkotaan dan output meningkat di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa. Dengan sepertiga tenaga kerja dunia berada di kawasan ini pada tahun 1990, negara-negara yang satu generasi lalu tergolong miskin kini telah mengintegrasikan dirinya ke dalam rantai nilai global. Proporsi penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan di banyak negara dalam kawasan ini, termasuk perempuan, lebih tinggi dari pada di kawasan lain dengan tingkat pendapatan yang sama.
“Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat di Asia Timur-Pasifik telah membuka banyak lapangan kerja dan mengangkat jutaan penduduk keluar dari kemiskinan. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi para pekerja,” ujar Axel van Trotsenburg, World Bank East Asia and Pacific Regional Vice President. “Kini waktunya untuk mengkonsolidasi pertumbuhan melalui penerapan kebijakan sosial yang melindungi semua warga, dan bukan hanya sektor, wilayah, atau profesi tertentu. Bila dirancang dengan baik, kebijakan-kebijakan ini mampu memastikan terciptanya perlindungan sosial dan peraturan ketenagakerjaan yang akan merangkul para pekerja paling rentan sekalipun.”
Meskipun demikian, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dan meningkatnya biaya tenaga kerja, hambatan dalam pasar tenaga kerja serta kebijakan sosial menjadi isu yang semakin mendesak. Walaupun di atas kertas kebijakan-kebijakan tersebut tampak kokoh, namun kerap kurang didukung oleh penegakan hukum yang baik.
Hal ini mengakibatkan semakin banyak penduduk – terutama perempuan, kaum muda, serta mereka yang memiliki keterampilan terbatas, seperti pelayan kebersihan atau penyedia makanan – terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak terlindungi, tidak tercakup dalam peraturan, dan tidak terkena pajak, atau bahkan menjadi penganggur.
Penyediaan kompensasi pengangguran yang sederhana dan didanai pemerintah, misalnya, dapat membantu para pemilik usaha menghindari skema PHK yang berbiaya besar, serta menurunkan pajak ketenagakerjaan dan mendorong formalisasi badan usaha, demikian menurut laporan tersebut. Kebijakan kesehatan universal Thailand, misalnya, adalah program jaminan sosial yang berhasil menekan biaya bagi pasien dan mendorong peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan.
Laporan tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari laporan World Development Report 2013: Jobs, menyumbangkan bukti empiris sederhana tentang dampak kebijakan ketenagakerjaan dan opsi reformasi di Asia Timur-Pasifik. Keragaman ekonomi berkembang di kawasan ini – mulai dari perdesaan hingga perkotaan serta kepulauan kecil dan terpencil – menampik pendekatan tunggal. Dinamika ekonomi dan demografis di kawasan tersebut, serta rekam jejak ketenagakerjaan yang relatif singkat, menggarisbawahi peluang serta mendesaknya penerapan model perlindungan sosial berbiaya lebih rendah di negara-negara Asia Timur-Pasifik, dibandingkan negara di kawasan dengan kebijakan yang telah mapan.
“Bisnis seperti biasa bukanlah sebuah pilihan,” ujar Bert Hofman, Chief Economist of the World Bank’s East Asia and Pacific Region. “Konsekuensi dari kurangnya tindakan lebih lanjut untuk memastikan terciptanya manfaat kesejahteraan sebagai hasil kerja akan semakin mengancam ketahanan sosial dan – seiring melambatnya pertumbuhan – akan menghambat produktivitas dan membatasi peningkatan standar hidup.”
Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang ada, menurut laporan tersebut, belum mampu membantu sebagian besar tenaga kerja dan cenderung mengutamakan pekerja laki-laki dalam sektor formal, dibanding perempuan, kaum muda, dan mereka yang kurang terlengkapi oleh ‘skills’. Bukti empiris menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum di Indonesia, Vietnam, dan Thailand telah mengurangkan peluang kerja terutama bagi perempuan dan tenaga kerja muda.
Di berbagai penjuru kawasan, lebih dari 30 persen penduduk berusia 15-24 tahun sama sekali tidak tertangani – mereka tidak memiliki pekerjaan maupun mengenyam pendidikan atau pelatihan. Hal ini menciptakan segmentasi pasar, selain meningkatkan risiko keresahan sosial dan tindak kekerasan. Sementara itu, kenaikan upah bagi tenaga kerja terlatih, yang didukung oleh kebijakan yang ada, telah meningkatkan kesenjangan di beberapa negara.
Agar pembangunan di kawasan ini tetap pada jalurnya, laporan tersebut menyarankan agar negara-negara di Asia Timur-Pasifik tidak sekedar mempertimbangkan pasar tenaga kerja yang ada, dan memusatkan perhatiannya pada hal-hal mendasar, seperti tindakan yang memastikan terciptanya stabilitas harga, mendorong investasi dan inovasi, serta mendukung suatu kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di kawasan ini.
“Kebijakan industrial yang terpusat (top-down) tidak efektif dalam kerangka ekonomi global sekarang yang semakin terintegrasi dan berbasiskan aturan,” ujar Truman Packard, penulis utama laporan ini. “Penentu kebijakan harus mempertimbangkan reformasi kebijakan di berbagai bidang dan menerapkan kebijakan yang dapat melindungi seluruh tenaga kerja, bahkan mereka yang berwirausaha maupun yang mempekerjakan orang lain.”
Keragaman ekonomi di kawasan ini, tentunya, menyebabkan prioritas kebijakan yang berbeda pula di masing-masing negara. Untuk kebanyakan negara yang masih bersifat agraris, laporan ini menyarankan agar pembuat kebijakan menekankan pada upaya peningkatan produktivitas bidang pertanian dan mendorong pengembangan usaha non-pertanian.
Bagi ekonomi dengan kawasan perkotaan yang berkembang, seperti China, Indonesia, Filipina, dan Vietnam, laporan ini menyarankan agar pemerintah memusatkan perhatiannya pada perbaikan sarana kota, melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan sektor jasa.
