Asia Timur Pasifik Disarankan untuk Mengadopsi Kebijakan Perlindungan Sosial yang Mencakup lebih banyak Pekerja

JAKARTA, 8 Mei 2014 – Sebuah laporan terkini Bank Dunia menyarankan agar negara-negara Asia Timur dan Pasifik mengatasi pembesaran ekonomi informal dengan menerapkan peraturan tenaga kerja dan perlindungan sosial yang memberi manfaat bagi semua orang, di manapun dan apapun pekerjaan mereka.

Paket-paket penyediaan kompensasi pengangguran yang sederhana dan didanai secara nasional, misalnya, dapat memungkinkan para pemilik usaha menghindar dari skema PHK yang berbiaya besar, menurunkan pajak ketenagakerjaan, dan mendorong formalisasi badan usaha, demikian menurut laporan East Asia Pacific at Work: Employment, Enterprise and Well-Being.  Di Thailand, misalnya, pengadaan pelayanan kesehatan universal adalah bentuk jaminan sosial yang berhasil menekan beberapa biaya tertentu bagi pasien dan mendorong peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan, juga mengurangi risiko kemiskinan akibat sakit yang tak terduga.

“Perlindungan sosial harus berfokus agar melindungi semua orang, dan tidak berpihak pada sektor, lokasi, atau profesi tertentu,” kata Axel van Trotsenburg, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. “Bila dirancang dengan baik, kebijakan tersebut dapat memastikan pekerja yang paling rentan memiliki jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menikmati kesejahteraan kelas menengah.”

Laporan ini disusun saat para pembuat kebijakan mempertimbangkan tindakan untuk meresmikan pasar tenaga kerja, karena perkembangan ekonomi yang pesat mendorong tingkat partisipasi tenaga kerja di sebagian besar negara Asia Timur Pasifik termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam 20 tahun terakhir, kawasan ini mengalami peningkatan produktivitas di tengah transformasi struktural.  Banyak penduduk pindah ke perkotaan, karena dapat menerima penghasilan yang lebih tinggi dari sektor pertanian. Porsi warga yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan di sebagian besar negara Asia Timur, termasuk perempuan, lebih tinggi dari pada negara-negara lain dengan tingkat pendapatan yang serupa.

Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tingkat pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik melambat.  Biaya tenaga kerja mulai naik. Para pekerja sulit menikmati sepenuhnya manfaat produktivitas, karena kesenjangan keterampilan dalam kawasan ini, serta terbatasnya keterampilan dasar di Kamboja, Laos, dan beberapa Kepulauan Pasifik.

Sementara itu, peraturan tenaga kerja dan kebijakan perlindungan sosial kini diterapkan mulai menunjukkan keterbatasannya. Dirancang ketika sebagian besar pekerja adalah laki-laki dengan pekerjaan gaji tetap, kebijakan tersebut sekarang merugikan prospek pekerjaan perempuan, kaum muda, dan mereka dengan keterampilan terbatas, selain juga mereka yang bekerja paruh waktu atau pekerja independen.

Masyarakat miskin berada dalam ekonomi informal

“Saya ingin melamar pekerjaan, tapi sulit karena saya tidak punya uang untuk menyuap orang-orang di pabrik,” kata Nandang, 26, seorang pekerja informal di Indonesia. Ayah dua orang anak ini bekerja sebagai buruh tani, memetik kelapa kalau diminta. Bila tidak ada pekerjaan, ia mencari ikan di desanya, Karawang, Jawa Barat. “Saya ingin anak-anak saya punya hidup yang baik, tidak seperti saya. Saya mau mereka bekerja di pabrik agar mereka bisa membuat keluarga mereka bahagia.”

Kebijakan saat ini tidak mampu membantu banyak pekerja, meskipun terlihat tangguh di atas kertas dan sederajat dengan kebijakan di negara-negara Eropa Selatan. Selain itu, kebijakan tersebut sering lemah implementasinya. Sehingga banyak pekerja tanpa perlindungan, regulasi, dan pajak, atau bahkan tidak bekerja.

Di berbagai penjuru kawasan, lebih dari 30 persen penduduk berusia 15-24 tahun sama sekali tidak tertangani – mereka tidak memiliki pekerjaan maupun mengenyam pendidikan atau pelatihan. Menurut laporan, hal ini dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan melemahnya kerukunan sosial. Selain itu, naiknya upah untuk pekerja terampil terus berkontribusi pada ketidaksetaraan di beberapa negara.

Ekonomi informal yang kuat bisa membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan, dan pekerjaan informal lebih baik dari pada tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Namun ekonomi informal yang besar membatasi pemasukan pajak yang dapat dipakai pemerintah untuk membiaya layanan umum. Persaingan dari perusahaan informal juga bisa merugikan inovasi dan produktivitas bisnis. Pekerjaan informal juga membuat pekerjanya rentan terhadap kejadian tak terduga seperti hilangnya pekerjaan dan ketika jatuh sakit.

“Model peraturan tenaga kerja saat ini sering lebih menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, kaum muda, dan mereka yang bekerja paruh waktu dan pekerja independen,” kata Bert Hoffman, Ekonom Utama Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. “Terutama di Negara-negara dengan kapasitas tata kelola pemerintahan yang lemah, masalah ini bisa membesar, dan berkontribusi pada penghindaran pajak dan membesarnya ekonomi informal.

Kembali ke hal-hal dasar

Banyak negara berniat menangani masalah ini dengan mempersiapkan strategi pekerjaan yang baru. Agar tetap berada di jalur yang benar, lapran ini memberi rekomendasi bahwa pembuat kebijakan perlu melihat di luar pasar tenaga kerja dan fokus pada hal-hal mendasar, seperti tindakan untuk memastikan stabilitas harga, mendorong investasi dan inovasi, serta mendukung kerangka kerja yang membantu usaha kecil dan menengah, yang mempekerjakan sebagian besar penduduk di kawasan ini. Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan, laporan ini menyarankan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan tindakan untuk menyesuaikan struktur pendidikan dan membatu masyarakat meningkatkan keterampilan teknis dan perilaku, agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan permintaan ekonomi global.

Dengan beragamnya ekonomi di kawasan ini, tentu perlu membuat prioritas kebijakan yang berbeda. Bagi banyak negara yang masih didominasi pertanian, laporan ini memberi rekomendasi agar  kebijakan berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian serta mendukung usaha-usaha di luar pertanian.

Bagi negara yang tengah mengalamo urbanisasi seperti Cina, Indonesia, Filipina, dan Vietnam, laporan ini menyarankan pemerintah berfokus agar kota menjadi lebih baik dengan meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki layanan. Dengan urbanisasi yang melihat ke depan, terutama pasar lahan perkotaan dan infrastruktur transportasi, sebuah negara dapat memastikan migrasi dari desa ke kota akan membuahkan manfaat yang lebih besar.

Menurut Truman Packard, salah satu penulis utama laporan, pemerintah perlu mengambil pendekatan yanglebih aktif dalam hal pekerjaan, untuk memastikan keberlangsungan kesejahteraan para pekerja.

“Kebijakan industrial yang terpusat (top-down) tidak efektif dalam kerangka ekonomi global sekarang yang semakin terintegrasi dan berbasiskan aturan,” ujarnya. “Penentu kebijakan harus mempertimbangkan reformasi kebijakan di berbagai bidang dan menerapkan kebijakan yang dapat melindungi seluruh tenaga kerja, serta membantu pergerakan antar sektor dan lokasi. Pemerintah juga perlu menghindari bahaya segmentasi dan keterbatasan pada produktivitas serta pertumbuhan, khusunya saat sebuah negara menghadapi bertambahnya penduduk usia tua.”