Jakarta, March 23, 2011 – Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, resmi meluncurkan sebuah program khusus untuk mendukung masyarakat terpinggirkan di Indonesia. Program tersebut diberi nama PNPM Peduli dan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebuah program pembangunan pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang berbasis permberdayaan masyarakat.
“PNPM Peduli akan membantu memberdayakan masyarakat yang sering tidak dianggap dan tidak didengar, dengan mengembalikan harga diri serta rasa percaya diri mereka. Ini akan dilakukan dengan memberi mereka keterampilan dan akses pada layanan dasar, serta memfasilitasi mereka untuk memperoleh keadilan,” kata Menko Kesra dalam sambutannya. Mereka yang menjadi sasaran program ini termasuk, anak jalanan, orang dengan HIV dan AIDS, masyarakat tradisional, pemulung, penyandang cacat, korban perdagangan manusia, korban kekerasan domestik atau komunitas, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, buruh tani, pekerja seks, transgender, dan masih banyak lagi.
Program pemerintah yang sekarang sudah menggunakan pendekatan berbasis masyarakat memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan, namun tidak secara spesifik dibuat agar dapat menjangkau masyarakat terpinggirkan. Karena alasan inilah PNPM Peduli dibuat.
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 31 juta orang atau 13 persen penduduk Indonesia. Pemerintah menetapkan sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada tahun 2013. “Ini berarti, kita perlu melakukan upaya yang besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan rata-rata 1 persen per tahun,” kata Agung Laksono. Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan jangan hanya memberi fokus pada aspek ekonomi tetapi harus menyertakan pendekatan multidimensional yang mencakup pemenuhan hak asasi manusia dasar, termasuk bagi masyarakat yang terpinggirkan.
Antara tahun 2011 hingga 2012, PNPM Peduli akan menjalankan tahap pertama yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi lebih dari 40.000 orang di 23 provinsi. Penerima manfaat akan bertambah saat program ini diperluas ke lebih banyak provinsi pada tahap kedua di tahun 2013-2014. Implementasi PNPM Peduli merupakan kerjasama antara organisasi masyarakat dan sebuah organisasi dengan cabang di daerah sebagai executing organization (EO). Tiga organisasi yang telah dipilih secara ketat untuk menjalankan tahap pertama PNPM Peduli adalah: Kemitraan, Association for Community Empowerment, dan Lakpesdam-NU.
Agung Laksono menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat untuk keberhasilan PNPM Peduli. “Organisasi masyarakat memiliki kelebihan karena mampu menjangkau masyarakat terpinggirkan dan memiliki fleksibilitas melakukan inovasi dan mencoba pendekatan baru untuk mengentaskan kemiskinan,” tambahnya. PNPM Peduli juga akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pelajaran dari pendekatan inovatif ini akan diteruskan ke program pemerintah yang lain agar dapat memberdayakan masyarakat terpinggirkan dengan efektif.
Mark Hagerstrom, Indonesia Country Program Coordinator Bank Dunia, menjelaskan bahwa PNPM Peduli memahami bahwa masing-masing kelompok terpinggirkan memiliki hambatan berbeda untuk mengakses layanan, peluang ekonomi, keadilan hukum dan ruang politik. Dengan kondisi ini, PNPM Peduli perlu bekerjasama dengan organisasi masyarakat di tingkat lokal agar dapat memahami kebutuhan khusus kelompok terpinggirkan yang berbeda serta menerapkan pendekatan yang sesuai untuk kebutuhan masing-masing kelompok.
Hibah untuk program ini akan disalurkan melalui PNPM Support Facility, yang didukung kontribusi dari pemerintah Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan dikelola oleh Bank Dunia.
Peluncuran PNPM Peduli ditutup dengan pelepasan burung oleh Menko Kesra bersama perwakilan organisasi masyarakat dan LSM lokal yang akan mendampingi masyarakat terpinggirkan. Pelepasan burung melambangkan masyarakat yang lepas dari jerat kemiskinan dan pentinignya upaya pengentasan kemiskinan melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri.
