Skip to Main Navigation
SINGKAT 3 April 2018

Meningkatkan Belajar Mengajar di Indonesia

Image

The World Bank


Latar Belakang

Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah melaksanakan reformasi kebijakan besar untuk meningkatkan pendidikan. Reformasi tersebut meliputi mandat konstitusional yang mensyaratkan 20 persen APBN untuk dialokasikan untuk bidang pendidikan, desentralisasi beberapa fungsi sektor pendidikan ke tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sekolah, serta implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen sejaktahun 2005. Pemerintah juga telah meningkatkan sumberdana sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan membantu para orangtua agar dapat mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Melalui beberapa reformasi tersebut, pengeluaran negara untuk pendidikan telah meningkat secara signifikan selama 15 tahun terakhir. Hingga tahun 2017, pengeluaran di bidang pendidikan lebih besar dibanding sektor lain, yakni mencapai Rp 408,5 triliun, atau lebih kurang telah memenuhi target 20 persen dari total belanja negara. Meski demikian, oleh karena anggaran nasional adalah 15 persen dari PDB, maka pengeluaran di bidang pendidikan hanya 3 persen dari total PDB, yang merupakan salah satu yang terendah di kawasan ini.

Meski cakupan sistem pendidikan Indonesia telah meluas, masih ditemukan tantangan besar dalam pelaksanaannya. Dalam kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2017, tingkat pendaftaran sekolah naik secara signifikan: 23 persen, setara dengan 10 juta siswa. Namun,  kenaikan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas.  Selama periode tersebut, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia meningkat, namun dengan tingkat kemajuan saat ini Indonesia memerlukan waktu 60 tahun untuk dapat mencapai peringkat rata-rata negara OECD.

Agar Indonesia mencapai potensi pendidikannya, lingkungan pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan, demikian pula manajemen sekolah dan koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi telah membawa tantangan besar terkait kapasitas serta sistem ‘check and balance’ yang lemah pada layanan pendidikan.

Diperlukan solusi praktis bagi masalah-masalah tersebut agar dapat memajukan sistem pendidikan Indonesia, termasuk hanya memilih kandidat berkualitas tertinggi untuk menjadi tenaga pengajar, mengarahkan sekolah, kabupaten/kota dan provinsi untuk membuat rencana dan anggaran yang efisien agar mencapai standar pendidikan nasional serta melaksanakan program dukungan teknis yang efektif bagi para guru dan sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran siswa.

 

Dukungan Bank Dunia bagi para Siswa dan Guru di Indonesia

Bank Dunia berupaya meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di Indonesia melalui program ID-TEMAN (Improving Dimensions of Teaching, Education Management, and Learning Environment), yang dibiayai dari dana Pemerintah Australia dan Bank Dunia. Program yang dimulai tahun 2016 ini dikembangkan berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Indonesia dalam sejak tahun 2005. Program ini bertujuan mendukung Indonesia dalam mencapai potensi pendidikan dengan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui kebijakan, program operasional dan pelaksanaan yang lebih baik.

Berbagai kegiatan dalam program ini bertujuan untuk berdasarkan pengetahuan yang ada dan membantu memecahkan masalah untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik,  serta mendukung Indonesia mencapai target rencana pembangunan jangka menengah di bidang pelayanan Pendidikan.

Dukungan Bank Dunia terhadap Pemerintah Indonesia berfokus pada dua bidang utama:

  1. Proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif, dengan fokus pada kompetensi guru. Hal ini mencakup dukungan untuk meningkatkan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi para guru dalam-jabatan (in-service), menganalisis dan memperkuat program persiapan profesi bagi para calon guru (pre-service), mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Guru tahun 2005, serta menetapkan profil pembelajaran siswa.
  2. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan untuk semua, termasuk manajemen sekolah, transfer dana dan penempatan guru. Bidang pekerjaan ini mencakup rencana membuat kajian tentang belanja negara di tingkat daerah serta pemberian bantuan sesuai dengan permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.   

 

Pada bulan Maret 2017, ID-TEMAN, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Australia melaksanakan konferensi Learning For All selama dua hari di Jakarta, di mana 170 peserta tingkat nasional dan internasional mendiskusikan peningkatan efisiensi dari pengeluaran dana dan kualitas pendidikan Indonesia dengan saling berbagi pengalaman praktis.
 


ID-TEMAN juga bekerjasama dengan unit
Local Solutions to Poverty di Bank Dunia dalam melaksanakan uji coba program Kiat Guru bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Kiat Guru, Bank Dunia menguji mekanisme pembayaran berbasis kinerja di wilayah pedesaan Indonesia. Program ini akan diperluas dengan mengujicobakan pembayaran berbasis kinerja di wilayah perkotaan,  untuk mendapatkan model yang tepat bagi Indonesia dalam meningkatkan capaian pendidikan, yang didukung oleh trust fund dari Pemerintah Australia.  

Bank Dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Desa bekerjasama melaksanakan program percontohan PAUD Generasi Cerdas Desa.  Didukung oleh pendanaan dari Pemerintah Australia, melalui unit Local Solutions to Poverty, proyek ini berupaya meningkatkan ketersediaan program pengembangan profesional yang berkualitas tinggi dan dengan biaya terjangkau bagi para guru PAUD dengan: meningkatkan program pelatihan guru yang ada saat ini, memperkuat kapasitas lokal untuk memberikan pelatihan di tingkat kabupaten, dan memperkenalkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian pelayanan.

 

Image

Sesi pelatihan guru, Bogor (Jawa), 2017

 

 


Hasil yang Mulai Terlihat dari Dukungan ini

Meningkatnya pengelolaan Informasi sekolah dan koordinasi dari tingkat daerah hingga nasional. Kemampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengarahkan, memantau dan mengawasi sektor pendidikan terhambat oleh kurang memadainya informasi dan koordinasi yang ada, khususnya dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah setempat.

  • ID-TEMAN mengidentifikasi kesenjangan dalam koordinasi tersebut dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi guna mengatasinya.

Koordinasi dan pelatihan guru yang tidak memadai terus berdampak terhadap efektvitas Undang-undang Guru.

  • ID-TEMAN memperkuat kapasitas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika Kemdikbud dalam program pengembangan profesi berkelanjutan bagi para guru matematika dan IPA.
  • ID-TEMAN juga memberi rekomendasi kebijakan bagi Kementerian dalam tata kelola guru berikut ini: data, kebutuhan, kualifikasi, rekrutmen, pengembangan karier, penghargaan dan kesejahteraan, tindakan afirmatif, asosiasi profesional dan keterlibatan dalam masyarakat.

Perlunya peningkatan dalam proses identifikasi kebutuhan guru serta alokasi, rekrutmen dan distribusi guru.

  • Rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah meliputi: peningkatan akurasi data guru, peningkatan koordinasi dan komunikasi antara kementerian dan pemerintah daerah terkait; penerapan sistem rekrutmen berbasis kinerja bagi para guru PNS, standarisasi proses perekrutan guru non-PNS, dan pelaksanaan penempatan guru yang menjamin penyebaran kualitas pendidikan lebih merata.

Meskipun aliran sumberdana ke sekolah-sekolah makin meningkat, panduan dalam penggunaan dana yang ada sangat terbatas. Masih terdapat kekurangan kapasitas di tingkat sekolah dalam menyusun rencana kegaiatan sekolah dan anggarannya untuk memanfaatkan sumberdana tersebut guna mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

  • ID-TEMAN memanfaatkan hasil kerja Bank Dunia yang ada dalam rangka mendukung Pemda DKI Jakarta meningkatkan perencanaan dan penganggaran sekolah melalui instrumen berbasis website, yang dikenal sebagai e-RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah berbasis Elektronik). Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instrumen ini tengah diujicobakan di lima kabupaten. Perencanaan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten sehingga diperoleh perencanaan sekolah yang akurat dan berorientasi pada tujuan, serta pengeluaran yang mudah ditelusuri.
  • Pendekatan tersebut dikembangkan pertama kali di Surabaya dan DKI Jakarta, dan diharapkan akan dapat diperluas ke kabupaten-kabupaten lainnya.