Meningkatkan Hasil Belajar melalui Akuntabilitas Sosial dan Pembayaran Tunjangan Guru Berbasis Kinerja di Indonesia

Tantangan

Seperti negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di daerah terpencil, kendala geografis dan mahalnya biaya pemantauan sekolah menghambat pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah kabupaten. Akibatnya, tingkat kemangkiran guru lebih tinggi dan hasil belajar siswa lebih rendah dari rata-rata nasional. Survei dasar KIAT Guru menemukan bahwa satu dari lima guru mangkir, dan hasil belajar siswa berada dua tingkat lebih rendah dari target kurikulum.
 

Pendekatan

KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru di kelas sertamemperbaiki kinerja layanan guru dan hasil belajar siswa. Bank Dunia mendukung Pemerintah Indonesia dalam merancang dan mendanai suatu eksperimen kebijakan serta mengevaluasi dampaknya melalui layanan analitik dan konsultasi. Fase pertama KIAT Guru ini memberdayakan masyarakat untuk melakukan penilaian diagnostik terhadap pembelajaran siswa. Penilaian ini dibuat oleh KIAT Guru berdasarkan beberapa praktik global tentang penilaian yang dilakukan oleh warga. Dibentuk suatu komite pengguna yang mewakili orang tua dan anggota masyarakat untuk mengembangkan kesepakatan bersama dengan guru dalam upaya memperbaiki lingkungan belajar, memantau pelaksanaan layanan yang ditetapkan, mengevaluasi kartu skor guru dalam hal layanan prioritas, serta melaporkan hasilnya kepada pemerintah. Pendekatan akuntabilitas sosial ini diterapkan dan dievaluasi melalui kombinasi tiga model pembayaran tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru di daerah terpencil, di mana jumlah tunjangan berkisar antara Rp1,5 juta ($103) hingga rata-rata Rp2,9 juta ($200) per bulan. Ketiga model tersebut adalah: (a) tunjangan guru dibayar penuh terlepas dari kinerja, (b) mengaitkan tunjangan guru dengan kehadiran guru yang diverifikasi oleh masyarakat, dan (c) mengaitkan tunjangan guru dengan evaluasi masyarakat terhadap indikator kinerja layanan guru dari kesepakatan bersama dengan komite pengguna.

Hasil

Evaluasi dampak yang dilakukan oleh Bank Dunia menemukan bahwa ketiga model tersebut terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Model yang mengaitkan akuntabilitas sosial dengan tunjangan guru berbasis kinerja dalam hal kehadiran guru adalah yang paling efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi, jika dibandingkan dengan kelompok kontrol model ini dapat meningkatkan kehadiran guru dan hasil belajar siswa secara signifikan.

Dari Penerima Manfaat

“Selama enam bulan terakhir, terjadi cukup banyak perubahan. Pertama, ada perubahan dalam pelaksanaan tugas guru. Dulu, guru mungkin kurang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran, tapi sekarang karena sudah ada indikator untuk keterampilan dasar, sudah tepat sasaran.” – Kepala sekolah di SDN Engkangin.

Kontribusi Grup Bank Dunia

Bank Dunia menyiapkan dana perwalian sebesar $5 juta untuk pelaksanaan proyek dan $1,2 juta untuk studi evaluasi dampak.

Mitra

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memberikan arahan dan dukungan kebijakan nasional. Pemerintah Kabupaten Ketapang, Landak, Sintang, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur memimpin pelaksanaan proyek di tingkat kabupaten. Pemerintah pusat, kabupaten, dan desa berkontribusi senilai $1,6 juta untuk pelaksanaan, dan $5,1 juta secara tidak langsung melalui tunjangan guru berbasis kinerja, yang dibuat menjadi berbasis kinerja oleh program. Bank Dunia memberikan hibah untuk pelaksanaan kepada NGO nasional Yayasan BaKTI dan dukungan teknis serta analitis kepada pemerintah. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengucurkan dana perwalian[1], masing-masing sebesar hingga $6,8 juta dan $2,5 juta, termasuk untuk pekerjaan pengawasan dan analisis.

Rencana ke Depan

Menyusul fase pertama KIAT Guru, pemerintah meminta dukungan Bank Dunia untuk memperluas intervensi yang paling efektif di 410 sekolah di lima kabupaten yang sama. KIAT Guru Fase Kedua menyederhanakan pendekatan akuntabilitas sosial dan menguji dua jalur perluasan dan pengaturan kelembagaan. Model pertama masih tetap menggunakan komite pengguna yang ditunjuk oleh pemerintah desa, sambil mengurangi keterlibatan fasilitator proyek. Sedangkan model kedua memperkuat komite sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah dilatih.

Fase kedua juga melakukan digitalisasi proses akuntabilitas sosial maupun pembayaran guru berbasis kinerja ke dalam sistem informasi manajemen pemerintah. Ketika fase kedua berakhir pada tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk meneruskan proyek ini secara mandiri dan mengadopsi beberapa aspek inovasi proyek ke dalam program dan kebijakan nasional. Alat penilaian diagnostik pembelajaran siswa dari KIAT Guru diadaptasi untuk mendukung sekolah-sekolah di seluruh pelosok Indonesia.

Pada tahun 2020, dikeluarkan suatu keputusan menteri untuk menyediakan dana operasional tambahan bagi 55.000 sekolah di daerah terpencil atau untuk melayani lebih banyak sekolah tertinggal.

__________________

_{[1] DFAT memberikan hibah $4,99 juta untuk pelaksanaan KIAT Guru Tahap I, dan total $1,8 juta untuk pekerjaan analitik dan pengawasan; sementara USAID menyediakan $1,3 juta untuk Tahap II dan total $1,1 juta untuk pekerjaan analitik dan pengawasan.}