Indonesia: Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kedua (PNPM Perkotaan)

Ikhtisar

Dengan Program Kemiskinan Perkotaan Kedua (Urban Poverty Program - UPP2) di Indonesia, Bank Dunia dan pemerintah mengambil proyek pilot sukses dalam pengurangan kemiskinan perkotaan dan menyediakan sumber daya untuk menjadikannya program nasional. Program Pengurangan Kemiskinan Perkotaan pertama melihat masyarakat miskin perkotaan di beberapa daerah terpilih menentukan apa yang plaing mereka perlukan, lalu membuat perubahan-perubahan tsb sendiri. Dibawah UPP2 model pembangunan ini telah menyebar ke 7.300 kelurahan di 33 propinsi di Indonesia. Masyarakat yang termasuk dalam program ini sekarang mendapatkan perawatan kesehatan di klinik baru, mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang telah direnovasi, mengemudi di jalan raya yang lebih mulus, menggunakan air bersih, dan membeli barang-barang dari berbagai usaha kecil baru. Fase yang lebih luas dari program telah membantu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah setempat mereka, menjadikan pembangunan lokal suatu upaya kolaboratif dan transparan.

Tantangan

Untuk puluhan ribu masyarakat miskin Indonesia, situasi mereka memburuk setelah krisis finansial Asia di tahun 1997. Inflasi tinggi diperburuk dengan menurunnya atau kehilangan pendapatan , memicu lonjakan angka kemiskinan perkotaan. Pada saat itu, lingkungan miskin perkotaan sangat putus asa untuk mendapatkan penghasilan dan di banyak kasus mereka tidak mendapatkan akses untuk keperluan manusia mendasar seperti air bersih, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan listrik. Pemerintah transisi Indonesia memerlukan tanggapan cepat dan ditengah tuntutan untuk pemerintah yang lebih bersih, perlu untuk memikirkan bagaimana caranya memberikan dana langsung ketangan masyarakat miskin perkotaan dengan cara yang paling transparan.

Pendekatan

Program ini memperluas jangkauannya, dan yang lebih penting membangun berdasarkan pembelajaran yang diambil dari Program Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty Program– UPP), yang merupakan inisiatif yang sangat sukses membantu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di lingkungan miskin perkotaan dengan menggunakan Bantuan Langsung Masyarakat serta pemikiran dan kerja keras penduduk lokal. Fase pertama tidak mengikutsertakan pemerintah lokal sehingga mereka tidak memiliki rasa kepemilikan dari proyek yang didanai oleh hibah UPP. Dibawah UPP2, jembatan antara masyarakat dan pemerintah lokal dibangun untuk memperbolehkan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan berkolaborasi dalam pembangunan setempat. Sebagai tambahan, Pemerintah, Bank Dunia, dan masyarakat berkomitmen untuk belajar, serta program ini juga terus dimodifikasi dan ditingkatkan berdasarkan pembelajaran yang berkelanjutan.

Capaian

Pendanaan dari Asosiasi Pembangunan internasional (International Development Association – IDA) berjumlah USD 335 juta, memperbolehkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan warga miskin perkotaan di Indonesia melalui pendekatan yang memberdayakan masyarakat lokal untuk memutuskan sendiri barang dan pelayanan public yang mereka perlukan
Total pendanaan dari International Development Association (IDA) yang berjumlah US$35 juta telah membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kesejahteraan jutaan orang yang tinggal di wilayah paling miskin perkotaan menggunakan pendekatan yang memberdayakan masyarakat setempat agar mereka dapat memutuskan barang dan layanan umum apa yang paling mereka perlukan. Infrastruktur UPP lebih murah sebesar 66% dibanding biaya rata-rata kontraktor. Keuntungan lain adalah infrastruktur terus terawat karena masyarakat memiliki kepentingan karena ikut memberi kontribusi sebesar 35%. Selain itu, kualitas infrastruktur yang dibangun juga dinlai memenuhi standar. Saat proyek ini selesai di tahun 2010, UPP2 telah membantu:

• membangun lebih dari 7.000 meter jalan besar dan kecil di desa
• membangun hampir 2.000.000 meter saluran air
• membangun lebih dari 54.000 unit fasilitas air bersih dan sanitasi
• memperbaiki lebih dari 20.000 rumah
• menyediakan listrik bagi lebih dari 10.000 rumah
• membangun lebih dari 1.000 klinik kesehatan baru
• merehabilitasi hampir 80 sekolah
• memberi bantuan kepada hampir 600.000 janda, orang lanjut usia dan pelajar
• memberi pelatihan keterampilan kepada lebih dari 140.000 anggota masyarakat
• membentuk lebih dari 7.000 Dewan Komisaris (Board of Trustees) melalui proses pemilihan yang melibatkan lebih dari 8 juta pemilih.

Kontribusi Bank Dunia

Selama satu dekade, pemerintah Indonesia telah menggunakan US$335 juta dalam bentuk pinjaman lunak dari IDA untuk memberikan hibah kepada masyarakat di lebih dari 7.300 wilayah perkotaan paling miskin

Mitra

UPP2 terbantu dengan adanya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, yang terpilih menjadi mitra untuk tahap kedua program karena:

• memiliki pengalaman bertahun-tahun mendukung pemerintah menangani proyek bebasis masyarakat
• mampu memberikan bantuan teknis yang tepat waktu
• memiliki kapasitas untuk memfasilitasi pengawasan proyek, monitoring dan evaluasi hasil, kendali mutu, dan pemilihan penerima manfaat

Pemerintah daerah di beberapa provinsi terpilih telah dikonsultasikan mengenai bentuk program, dan proyek hanya dijalankan di kota/kabupaten yang pemerintah daerahnya telah setuju untuk berpartisipasi. Keputusan yang diambil pemerintah daerah menjadi lebih partisipatoris dan responsif. Kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat berusaha mengubah sikap dan perilaku kedua belah pihak melalui proses belajar bersama.

Menuju masa depan

Pada Agustus 2006, Presiden Indonesia meluncurkan program nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu pilar program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). UPP2 terpilih sebagai penyampai PNPM di wilayah perkotaan. Pemerintah telah memberi komtimen untuk melanjutkan PNPM hingga tahun 2015 dan beberapa proyek yang didukung Bank Dunia juga akan terus mendukung program tersebut.