Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Indonesia (SLMP)

Proyek Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Jambi (J-SLMP) bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Jambi melalui pendekatan terpadu. Proyek ini memberdayakan masyarakat di Jambi untuk merestorasi lahan hutan, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui panen hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan, serta mempromosikan ekowisata. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kelompok masyarakat yang didukung oleh J-SLMP. KPH memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat, pelatihan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui penanaman bibit unggul (pinang dan kayu keras) dan budi daya lebah madu, serta pembentukan Masyarakat Peduli Api. Selain itu, KPH juga berkolaborasi dengan masyarakat Sanggar Alam Delima (SAD) di Provinsi Jambi dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan melalui sekolah lapang yang dipimpin oleh Si Mbok, salah satu warga masyarakat yang menginisiasi sekolah tersebut karena kekhawatirannya terhadap perambahan hutan dan penggusuran perkebunan kelapa sawit. Komunitas SAD kini dipimpin oleh perempuan muda yang tergabung dalam kelompok Remaja Penjaga Hutan dan aktif melakukan patroli hutan, mendokumentasikan kerusakan lingkungan, dan mencegah kebakaran hutan.

Pada bulan Maret 2024, Bank Dunia bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan serangkaian webinar Sekolah Valuasi 2.0. Dengan lebih dari 300 peserta yang bergabung secara daring, tujuan utama Sekolah Valuasi adalah untuk membangun ekosistem para ahli dan praktisi (dan pengguna valuasi) yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan, memberikan peserta pemahaman komprehensif tentang konteks kebijakan dan teknik penilaian ekonomi, membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif tentang konteks kebijakan dan teknik penilaian ekonomi, membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan metode penilaian ekonomi dalam skenario praktis, dan menumbuhkan apresiasi terhadap pentingnya penilaian jasa ekosistem dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam

Pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2023, tim Bank Dunia bersama Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan lokakarya “Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Pengurangan Emisi Karbon Nasional berdasarkan Target FoLU Net Sink 2030.” Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam meningkatkan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan untuk mendukung kinerja Penurunan Emisi Karbon dalam target FoLU Net Sink 2030. Lokakarya ini merupakan platform penting dalam peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi iklim melalui eksplorasi kegiatan tingkat lanskap di seluruh Kementerian/Lembaga untuk memitigasi dampak potensi El Niño terhadap kinerja penurunan emisi.

Pada COP28 di Dubai, Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (SLMP) Bank Dunia memfasilitasi para pemangku kepentingan, pembicara dan memberikan dukungan teknis pada sembilan sesi di paviliun Indonesia. Para pembicara yang diundang dari pemerintah dan mitra pembangunan berbagi wawasan dan pengalaman mengenai pendanaan iklim, karbon biru, kebijakan FOLU Net Sink 2030, dan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Beberapa pesan utama yang disajikan oleh Bank Dunia dalam sesi-sesi ini mencakup pendanaan iklim (misalnya, memperkuat infrastruktur REDD+), karbon biru (misalnya nilai ekonomi karbon biru dan mengkatalisasi serta meningkatkan investasi pada pendanaan karbon biru, dukungan terhadap pengelolaan mangrove secara berkelanjutan), FOLU net sink (misalnya dukungan Bank Dunia terhadap target target FOLU di Indonesia), dan pendekatan bentang alam (kolaborasi lintas sektoral untuk menyeimbangkan persaingan penggunaan lahan). Tim Bank Dunia juga mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan acara yang membahas pembelajaran dan praktik terbaik dalam bekerja lintas sektor untuk pengelolaan lanskap yang komprehensif. Diskusi-diskusi ini bertujuan untuk menciptakan peluang lebih lanjut untuk kolaborasi, dialog dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional yang selanjutnya akan mendukung tujuan ekonomi dan ambisi iklim Indonesia. Saksikan rekaman dari Paviliun Indonesia di sini.

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (SSF), yang didanai oleh GEF dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2021, berupaya memfasilitasi akses legal masyarakat terhadap hutan dan mendorong pengelolaan berkelanjutan di 300.000 hektar hutan oleh komunitas-komunitas terpilih di wilayah Indonesia. Pada bulan November 2023, KLHK dan Bank Dunia melaksanakan misi Tinjauan Jangka Menengah (MTR) di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang mencakup diskusi teknis, observasi lapangan, dan diskusi dengan penerima manfaat setempat. Misi tersebut menegaskan bahwa proyek ini berada pada jalur yang tepat dalam mendukung Pemerintah untuk memperkuat sistem pendukung pelaksanaan Program Nasional Perhutanan Sosial. Masukan dari para penerima manfaat juga menegaskan pentingnya skema Perhutanan Sosial sebagai solusi tenurial dan mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Bank Dunia menyerahkan dokumen Investasi Lanskap Terpadu dan Rencana Aksi Lanskap Mikro di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan masing-masing pemerintah kabupaten. Rencana investasi lanskap merupakan strategi terpadu yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mendorong pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam lanskap tertentu. Rencana ini menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, dan sosio-ekonomi lanskap. Tujuan utama rencana investasi lanskap adalah untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pendekatan sektoral dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk masyarakat setempat, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penyerahan tersebut menandai tonggak akhir dukungan yang diberikan Bank Dunia kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendemonstrasikan perkembangan rencana investasi lanskap di ketiga kabupaten tersebut.

Pada tanggal 10 hingga 12 September 2023, tim Bank Dunia, Pemerintah Indonesia dan donor Sustainable Landscape Management – ​​Multi Donors Trust Fund (SLM-MDTF), mengadakan kunjungan lapangan administrasi pertanahan ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memahami proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Pelibatan Masyarakat (PTSL PM), yang merupakan salah satu aspek penting di dalam Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA/ One Map) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Kunjungan ini menyoroti kemajuan yang dicapai dalam pendaftaran tanah secara sistematis di Pasuruan dan dampaknya terhadap penerima manfaat yang berpartisipasi dalam program ini. Wawasan ini selanjutnya akan berkontribusi pada rancangan program di masa depan, termasuk bagaimana administrasi pertanahan di dalam dan di sekitar hutan dapat secara strategis mendukung agenda iklim FOLU Net Sink 2030 di Indonesia.

Kredit foto: Bank Dunia, 2023

Pada tanggal 1 Oktober 2023, Ketua Tim SLMP dan Ekonom Lingkungan Senior Bank Dunia, David Kaczan, menyampaikan presentasi tentang “The Green Conundrum: Return of Investment or Impact?” kepada 1.000 audiens anak muda di acara IDEAFEST 2023, sebuah festival komunitas industri kreatif di Jakarta. Presentasi tersebut berfokus pada bagaimana Indonesia dapat memiliki model pertumbuhan yang menyeimbangkan lingkungan dan pembangunan, serta membahas alokasi sumber daya yang mempertimbangan pengukuran pengembalian investasi atau dampak. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menyoroti peluang bagi sektor swasta, termasuk di bidang teknologi, digital, dan industri kreatif, untuk memanfaatkan bidang dan sektor yang paling menguntungkan namun memiliki dampak mitigasi iklim yang paling besar.

Kredit foto: Bank Dunia, 2023

Di bulan Mei 2023, Bank Dunia memfasilitasi delegasi Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Kongo dalam South-South Knowledge Exchange tiga negara selama seminggu ke Brasil. Pertukaran ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan nasional, program yurisdiksi skala besar, dan memperkuat ikatan profesional antara ketiga negara di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengurangi deforestasi. Di akhir perjalanan, tiga puluh enam orang dari tiga negara berkumpul di sekitar pohon Sumaúma di Alta Floresta, Brasil, dan mengungkapkan rasa semangat dan komitmen untuk bekerja sama dalam melestarikan hutan tropis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini adalah bukti bagaimana kolaborasi dan dialog internasional dapat mendukung negara-negara untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan planet bumi.

Kredit Foto: Bank Dunia

Pemerintah Indonesia telah memperoleh hasil yang baik dalam melindungi kekayaan ekosistem hutan Indonesia melalui serangkaian reformasi dan menargetkan pembentukan mekanisme sistem pembiayaan konservasi pada tahun 2024. Untuk mendukung upaya ini, Bank Dunia memfasilitasi webinar untuk berbagi praktik terbaik dari Amazon untuk desain mekanisme pembiayaan konservasi dan menjajaki peluang bagi Indonesia. Ini termasuk pelajaran dari Dana Brasil untuk Keanekaragaman Hayati (FUNBIO), yang mendukung Program Kawasan Lindung Kawasan Amazon (ARPA) yang membantu membangun, memperluas, dan memperkuat perlindungan jaringan kawasan lindung seluas 60 juta hektar, terbesar di dunia. Webinar ini bertujuan untuk menumbuhkan sebuah komunitas praktisi di Indonesia yang tertarik pada pembiayaan konservasi dan kerja sama yang lebih dalam dalam pengelolaan dan konservasi hutan yang berkelanjutan.

Kredit foto: Bank Dunia

Pada awal Maret 2023, Bank Dunia mengadakan lokakarya nasional selama 2 hari di Jakarta tentang Potensi Pembiayaan Karbon Indonesia, yang bertujuan untuk berkontribusi pada upaya berkelanjutan Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan untuk target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC). Pembicara dari Bank Dunia, pemerintah, dan lainnya berbagi ulasan tentang lanskap global pendanaan karbon dan iklim berbasis hasil; pengembangan peraturan penetapan harga karbon terencana Indonesia, mekanisme Pasal 6, dan pasar karbon sukarela dan kepatuhan; dan blok bangunan utama yang diperlukan untuk program karbon dan pendanaan iklim berbasis hasil. Sektor kehutanan, pertanian, dan karbon biru diprioritaskan mengingat kesiapan pembiayaannya.

Kredit Foto: Bank Dunia

Pada awal bulan Februari 2023, Bank Dunia di bawah divisi Environmental Risk Management (ERM) bekerja sama dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk mengadakan sesi diskusi membahas aspek keanekaragaman hayati terkait dengan kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Pembicara dalam sesi tersebut di antaranya termasuk George Ledec (Spesialis Konservasi Keanekaragaman Hayati, konsultan Bank Dunia) dan Krisnan Isomartana (Spesialis Lingkungan Senior, Bank Dunia). Mereka berbagi pengalaman kepada Dewan Komisaris dan Staf Investasi IIF dalam mengimplementasikan kebijakan keanekaragaman hayati dan studi kasus terkait. Sesi ini juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan sejalan dengan pesatnya pembangunan ekonomi Indonesia untuk memastikan kemakmuran bersama dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan akan berakhirnya Forest Investment Program II (FIP II) di Indonesia pada akhir tahun 2022, praktik global World Bank Environment, Natural Resources and Blue Economy (ENB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan misi bersama ke Nusa Tenggara Barat untuk berdiskusi dengan pemerintah provinsi tentang pembelajaran dari proyek FIP II dan bagaimana implementasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat dan Batulanteh dapat menjadi model bagi KPH lain di Indonesia. KLHK saat ini sedang menyiapkan model KPH yang dapat mengimplementasikan kebijakan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan atau bahkan surplus penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Misi bersama tersebut membuka diskusi tentang elemen-elemen kunci yang dapat diprioritaskan untuk replikasi, di antaranya mencakup implementasi perhutanan sosial dan komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan tahan dari perubahan iklim. 

Kredit foto: World Bank/ Tini G. 

Jakarta, 8 November 2022 — Indonesia telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar 20,9 juta dolar AS (Rp. 320 miliar) berdasarkan kesepakatan pada penandatanganan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Provinsi Kalimantan Timur. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia akan menerima pembayaran hingga 110 juta dolar AS (Rp. 1,6 triliun) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi.

Indonesia adalah negara pertama di Kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program FCPF. Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan.

Photo credit: World Bank/ Efrian M.

Paviliun Indonesia dan Bank Dunia menjadi tempat yang ramai pada COP 27 di Mesir tahun ini, dengan jadwal padat pertemuan sampingan yang menyoroti kegiatan iklim penting di Indonesia. Pembicara yang diundang dari pemerintah dan mitra pembangunan berbagi wawasan dan pengalaman tentang pendanaan iklim, karbon biru, kebijakan FOLU Net Sink 2030, dan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Tim Bank Dunia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan diskusi tentang pembelajaran dari implementasi pendekatan lanskap di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menciptakan peluang lebih lanjut untuk kolaborasi, dialog, dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional yang selanjutnya akan mendukung tujuan ekonomi rendah karbon dan ambisi iklim Indonesia. Saksikan rekaman dari Paviliun Indonesia di sini dan dari paviliun WBG di sini. 
 
Kredit foto: Bank Dunia/ ENB Indonesia

Sebagai bagian dari Program Investasi Hutan (FIP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, mengadakan festival FIP selama dua hari di Manggala Wanabhakti di Jakarta. Festival ini menampilkan proyek FIP 1, FIP 2, dan Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGMI) yang tergabung dalam FIP. FIP 2 dan DGMI adalah proyek yang didukung oleh Bank Dunia yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan lokal untuk pengelolaan hutan yang terdesentralisasi, meningkatkan kapasitas Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk terlibat dalam proses kepastian tenurial dan mengembangkan peluang penghidupan dari hutan dan lahan. Selama program berlangsung, FIP 2 telah memberikan dukungan kepada 95 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sasaran dengan lebih dari 119.170 penerima manfaat langsung (di mana 30% adalah perempuan dan 16.000 adalah Masyarakat Adat dan komunitas lokal). Sementara itu, DGMI membantu percepatan pengakuan 2.087.902 hektar klaim Kawasan Adat dan 182.262 hektar klaim Hutan Adat/Perhutanan Sosial. Pembelajaran dari proyek-proyek ini diharapkan dapat berkontribusi pada agenda FoLU Net Sink 2030. DGMI akan selesai pada November 2022 dan FIP 2 akan selesai pada akhir Desember 2022.

Bank Dunia menjadi tuan rumah delegasi Sustainable Landscape Management Program (SLMP) untuk melakukan kunjungan studi selama 3 hari ke kota Jambi dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kunjungan studi ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut prioritas Indonesia dalam pengelolaan lanskap dan upaya yang dapat dilakukan bersama untuk mempercepat transisi ke penggunaan lahan berkelanjutan sejalan dengan tujuan FOLU Net Sink 2030. Bersama dengan perwakilan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jambi, dan tim regional dari Bank Dunia, delegasi SLMP mengadakan pertemuan di Jambi untuk membahas desain dan persiapan Program Emisi Jambi, mempelajari prioritas provinsi untuk pertumbuhan hijau, dan mengamati hasil dari kegiatan yang didukung SLMP di lapangan.

Bank Dunia terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai ekonomi rendah karbon melalui Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (SLMP). Sejalan dengan tujuan tersebut, Bank Dunia turut menyelenggarakan diskusi panel sebagai bagian dari acara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (CMEA) menuju G20 bertema: “Menuju Ekonomi Rendah Karbon Melalui Praktik Berkelanjutan Dan Pembiayaan Sektor Lingkungan dan Energi”. Diskusi panel, berjudul: “Kisah Ekonomi Hijau: Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan untuk Mengurangi Emisi GRK dan Meningkatkan Ekonomi Lokal”, mengundang para pemangku kepentingan untuk menyoroti bagaimana pendekatan lanskap terpadu diterapkan, baik di tingkat nasional maupun subnasional, dan dampak yang diberikan terhadap target iklim Indonesia dan mata pencaharian masyarakat.

Bank Dunia terus mendukung target Pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove yang terdegradasi pada tahun 2024 sembari melakukan konservasi atas hutan mangrove yang ada, termasuk melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Baca lebih lanjut tentang program ini di siaran pers dan Op-Ed yang ditulis oleh koordinator ENB Indonesia André Rodrigues de Aquino. 

Sebagai bagian dari persiapan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), tim ENB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menyelenggarakan webinar online tentang Karbon Biru. Sesi ini menghasilkan beberapa kesepakatan utama, termasuk bagaimana proyek akan mendukung karbon biru dalam skala besar dan membahas wawasan tentang bagaimana pengurangan emisi karbon dari rehabilitasi dan konservasi mangrove akan diintegrasikan dalam tujuan pengurangan emisi Indonesia (NDC) dan secara langsung berkontribusi pada target Indonesia untuk penyerapan karbon melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan di tahun 2030 (FoLU Net Sink 2030).

Sejalan dengan persiapan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar acara konsultasi publik dengan dukungan Bank Dunia. Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk pejabat daerah dari empat provinsi tempat proyek akan dilaksanakan, yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Sebagai bagian dari ISFL BioCF, tim Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Jambi mengadakan lokakarya dua hari dengan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pejabat daerah dari Provinsi Jambi pada bulan Februari 2022. Tujuan lokakarya ini adalah untuk membahas kemajuan pelaksanaan program, rencana kerja tahunan 2022, dan pengaturan kelembagaan. Program ISFL BioCF juga mendukung persiapan Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA), yang akan memberikan pembayaran berbasis hasil pada Provinsi Jambi untuk pengurangan emisi yang diverifikasi.

Kemitraan untuk Implementasi Pasar (PMI) membantu negara-negara untuk merancang, merintis, dan mengimplementasikan instrumen penetapan harga karbon yang selaras dengan prioritas pembangunan mereka. Inisiatif ini membawa visi jangka panjang untuk kelangsungan pasar karbon yang berkontribusi pada tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Di Indonesia, Bank Dunia telah mendukung pemerintah dengan penerapan instrumen penetapan harga karbon sesuai dengan Peraturan Presiden 98/2021 tentang Penilaian Ekonomi Karbon. Sejak berlakunya peraturan tersebut pada Oktober 2021, PMI terus memberikan dukungan teknis dan operasional, termasuk dalam pelaksanaan keputusan wajib tentang Sistem Perdagangan Emisi (ETS) yang dikombinasikan dengan Pajak Karbon di sektor pembangkit listrik batubara, yang akan mulai berlaku di bulan April 2022. Program PMI secara menyeluruh akan dimulai pada Juni 2022 dan terus mengembangkan peta jalan untuk implementasi dan infrastruktur mekanisme penetapan harga karbon untuk berbagai sektor di Indonesia.

Bank Dunia mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target iklim, termasuk NDC dan net sink FOLU pada tahun 2030. Sebagai bagian dari dukungan ini, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , Bank Dunia menyelenggarakan 2 pertemuan di luar negosiasi (side events) di Paviliun Indonesia COP26 Glasgow tentang “The Role of Carbon Pricing Instruments to Achieve Climate Targets: Highlights of Indonesia’s Experience”, dan “Leading Climate Actions Together: Best Practices on Sustainable Landscape Management in Indonesia”. Sesi ini menyoroti pentingnya instrumen penetapan harga karbon dan pendekatan lanskap terpadu untuk mencapai tujuan iklim dan pembangunan Indonesia.

Tonton rekamannya di sini (Mulai menit 3:43:41) dan di sini (Mulai menit 4:15:41).

Pada tanggal 1 Juni yang lalu, tim SLMP mengadakan sesi berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan program yurisdiksi REDD+ di Mato Grosso, Brasil, bersama Daniela Mariuzzo (Direktur Regional untuk Program Lanskap IDH di Amerika Latin), Fernando Sampaio (Direktur Eksekutif PCI Institute), dan Alice Thuault (Wakil Direktur ICV atau The Life Center Institute). Pengalaman dari Mato Grosso menunjukkan pentingnya bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan lanskap terpadu.

Sebagai bagian dari program Satu Peta, Kementerian ATR/BPN telah mulai menjalankan pemetaan akan kerentanan di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (misalnya perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya).

Pada tanggal 27 November 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/ FCPF) Bank Dunia menandatangani perjanjian untuk membuka hingga US$110 juta guna menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan hingga 2025.

Untuk memastikan perlindungan di seluruh program Pengurangan Emisi (ER), pemerintah Indonesia akan memberlakukan Persetujuan Tanpa Paksaan/ Free Prior Informed Consent (FPIC) ke 150 desa pada akhir September 2020.

Bank Dunia terus bekerja sama dan memberikan Bantuan Teknis kepada BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) untuk mendukung operasionalisasi dan menjadi lembaga pengelola dana lingkungan dan iklim utama di Indonesia. 

Bank Dunia bertemu dengan Kepala Badan Pembangunan Daerah Jambi (BAPPEDA) untuk membahas potensi kolaborasi praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan.