WASHINGTON, 20 Mei 2024 — Akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi, pasokan air yang dapat diandalkan untuk pertanian dan industri, serta perlindungan terhadap kekeringan dan banjir sangat penting bagi pembangunan manusia dan perekonomian, demikian diuraikan di dalam laporan Bank Dunia yang dirilis pada hari Senin.
Selama 20 tahun terakhir, jumlah orang yang kekurangan air minum yang aman telah meningkat sebanyak 197 juta dan jumlah orang yang kekurangan sanitasi dasar telah meningkat sebanyak 211 juta. Saat ini, lebih dari dua miliar orang masih kekurangan akses terhadap air minum yang aman, dan 3,5 miliar orang tidak mendapatkan fasilitas sanitasi yang dikelola dengan aman. Penyakit menular yang diakibatkan oleh kurangnya akses tersebut berkontribusi terhadap setidaknya 1,4 juta kematian setiap tahunnya dan 50 persen malnutrisi global.
Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi berbahaya bagi masa kanak-kanak, menurut laporan Water for Shared Prosperity yang dirilis pada the 10th World Water Forum di Bali, Indonesia, oleh Pemerintah Indonesia and Kelompok Bank Dunia. Air yang tidak memadai dan tidak aman berdampak pada perkembangan anak usia dini serta lamanya waktu yang dihabiskan untuk mengambil air, serta sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai. Sementara, kekeringan atau banjir mengganggu pembelajaran dan menyebabkan putus sekolah.
Perubahan iklim memperbesar risiko terkait air. Diperparah oleh emisi global, negara-negara berkembang merupakan negara yang paling terkena dampak guncangan iklim. Antara tahun 2000 dan 2021, negara-negara berkembang mengalami kekeringan yang lebih parah dan banjir yang berlangsung lebih lama dibandingkan negara-negara maju. Hal in memiliki dampak jangka panjang terhadap gizi, angka kehadiran di sekolah, dan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara berkembang sangat bergantung kepada sektor-sektor yang bergantung pada air, khususnya pertanian, sebagai sumber pekerjaan. Secara global, lebih dari 800 juta orang berisiko tinggi mengalami kekeringan, sementara itu, dua kali lipat dari jumlah tersebut tinggal di daerah rawan banjir.
“Untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat, diperlukan reformasi dan investasi yang signifikan untuk menyediakan layanan air dan sanitasi yang dikelola secara efisien bagi mereka yang tidak memiliki akses, dan untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko hidroklimat,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela V. Ferro, yang memimpini delegasi Bank Dunia di World Water Forum.
Laporan Water for Shared Prosperity menyertakan rekomendasi khusus tentang berbagai cara meningkatkan ketahanan air di negara-negara berkembang: Upaya perlindungan terhadap akuifer yang menipis dan ketersediaan sumber daya air tawar yang tidak merata akan memerlukan lebih banyak kerja sama internasional, menerapkan solusi berbasis alam yang telah terbukti efektif, seperti reforestasi dan investasi pada infrastruktur penyimpanan air untuk mencegah limpasan air dan memastikan ketersediaan air pada musim kemarau.
Kebijakan peningkatan perumahan maupun rencana tata ruang dan tata guna lahan untuk mencegah pembangunan di daerah rawan banjir dapat mengurangi eksposur. Sistem peringatan dini dan asuransi dapat membantu rumah tangga dan petani mengatasi guncangan akibat perubahan iklim (hidroklimat) yang ekstrem.
Mereformasi tarif air dan subsidi yang tidak tepat sasaran, sementara pada saat yang bersamaan memastikan keterjangkauan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, dapat membantu mempertahankan dan memperluas layanan serta mengalokasikan sumber daya air yang terbatas secara adil. Penyedia layanan juga perlu meningkatkan cara kerjanya, berupaya untuk mengurangi kehilangan air dan menurukan biaya operasional. Didukung oleh kebijakan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sektor swasta dapat menawarkan keahlian mereka untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola infrastruktur yang kompleks.
Bagian penting dari laporan ini mengkaji bagaimana Indonesia, yang tahun ini menjadi tuan rumah kegiatan tiga tahunan World Water Forum, berupaya mengatasi tantangan keamanan air. Indonesia telah berinvestasi secara signifikan untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko terkait iklim, termasuk investasi pada 61 bendungan untuk menyimpan air dan memperluas wilayah cakupan irigasi. Program Penyediaan Air Berbasis Masyarakat telah menyediakan fasilitas air yang lebih baik untuk lebih dari 24 juta orang. Pemerintah memprioritaskan pengurangan polusi dan degradasi lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum di Jawa Barat, dan memelopori pengolahan air gambut agar layak untuk diminum melalui proyek Pasokan Air Perkotaan Nasional.
