Jakarta, 9 Mei 2023 – Indonesia dapat menggunakan rekam jejak pengentasan kemiskinannya yang impresif untuk meraih sasaran sasaran pengentasan kemiskinan yang lebih ambisius. Negara ini berhasil meraih capaian luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan, dengan daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal mulai mengejar ketertinggalannya, pada dasarnya berhasil mencapai tujuan pemerintah untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Dengan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial yang terjaga, Indonesia telah menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022, seperti yang diuraikan pada laporan Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, yang diluncurkan pada hari ini. Indonesia kini dapat memfokuskan berbagai upayanya untuk meningkatkan taraf hidup lebih banyak penduduknya, termasuk rumah tangga yang rentan dengan menciptakan peluang yang lebih baik dan melindungi rakyat Indonesia dari keberadaan dan masuk dalam kemiskinan.
Selain itu, terlepas dari peningkatan tajam yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2010, ketidaksetaraan mengalami stagnasi dan mengalami penurunan antara tahun 2014 hingga 2019. Penerapan kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan sebesar sekitar tiga poin koefisien Gini – suatu ukuran yang digunakan untuk menandai ketidaksetaraan pendapatan. Akan tetapi, investasi yang berpihak kepada rakyat miskin masih terbatas, karena penerimaan negara yang rendah diiringi subsidi yang berbiaya tinggi.
“Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya bantuan sosial dan asuransi, serta inklusi finansial seraya melakukan investasi berketahanan pada infrastruktur untuk memitigasi dampak guncangan di masa mendatang,” kata Satu Kahkonen, Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. “Indonesia memiliki banyak pilihan bagus dalam sistem yang digunakannya saat ini untuk meningkatkan pendanaan bagi investasi yang lebih berpihak kepada rakyat miskin.”
Laporan ini mengungkap bahwa sekitar setengah dari jumlah perempuan Indonesia tidak termasuk di dalam angkatan kerja. Laporan ini merekomendasikan agar penerapan kebijakan dengan sasaran spesifik dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB negara. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas pengasuhan anak, serta pemanfaatan ekonomi digital yang terus berkembang untuk membuka banyak kesempatan dan meningkatkan pendapatan.
Berbagai kejadian terkait cuaca, yang terus terjadi di Indonesia, kerap menjadi penyebab guncangan ekonomi. Perubahan iklim global menyebabkan menurunnya hasil panen akibat perubahan curah hujan, suhu, dan kejadian cuaca ekstrem. Laporan ini menekankan pentingnya berinvestasi pada infrastruktur yang berketahanan maupun pada produksi pertanian cerdas iklim untuk mengurangi dampak merugikan dari bencana alam dan meredam dampak guncangan, terutama bagi rakyat miskin serta kalangan ekonomi lemah.
Laporan ini juga mencakup beberapa rekomendasi terkait peningkatan kapasitas administratif daerah untuk meningkatkan kualitas pembelanjaan, penyelenggaraan layanan, serta modal manusia, seraya memperkecil dampak perbedaan geografis antar daerah. Peningkatan kualitas pembelanjaan daerah, baik dalam hal alokasi maupun efisiensi teknis, akan dapat menyelaraskan sumber daya pemerintah daerah dengan lebih baik, menjangkau daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi, sehingga meminimalkan perbedaan serta meningkatkan kesetaraan antar daerah.
Sebagai negara dengan aspirasi menjadi negara berpenghasilan tinggi dan melanjutkan upaya pengentasan kemiskinannya, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan ini secara berkelanjutan dan menyeluruh, termasuk melalui upaya untuk mengurangi kesenjangan data dan pengetahuan untuk meningkatkan kebijakan di masa mendatang.
