JAKARTA, 30 Juni 2021 – yang terus bertumbuh, menurut laporan terbaru Bank Dunia, ‘Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia’ yang diluncurkan pada hari ini. Menurut laporan tersebut, pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan berkualitas tinggi yang memungkinkan rumah tangga biasa di Indonesia menjalani kehidupan kelas menengah.
Mulai tahun 2009 hingga 2019, Indonesia mencetak rata-rata 2,4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angka pengangguran mencapai titik paling rendah dalam waktu dua dekade terakhir, yaitu pada 5,2 persen. Penciptaan lapangan kerja pada skala tersebut berkontribusi kepada pertumbuhan perekonomian negara dan berhasil mengangkat banyak rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan, sekaligus mengurangi kerentanan mereka. Sementara 49 persen dari jumlah populasi yang tergolong miskin ataupun rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 1990, pada tahun 2018 angka ini turun ke 30 persen.
“Menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas dengan produktivitas lebih tinggi serta upah lebih baik menjadi salah satu prioritas utama dari agenda kebijakan Pemerintah, untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia. Dalam upaya mencapai Indonesia yang adil dan sejahtera pada tahun 2045, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No 11/2020 terkait Cipta Kerja sebagai reformasi struktural untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan guna mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ini merupakan masa yang sangat penting untuk memulihkan Indonesia dari dampak ekonomi akibat pandemi, dan juga membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto.
Pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah semakin nyata karena dalam satu dekade mendatang jumlah populasi yang tergolong bukan kelompok usia produktif akan semakin bertambah jika dibandingkan dengan populasi yang aktif berkontribusi bagi perekonomian.
Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, Indonesia masih belum mencetak pekerjaan kelas menengah yang cukup untuk memotori suatu negara kelas menengah. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 129 juta penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari kemiskinan dan kerentanan, tetapi membutuhkan jaminan secara ekonomi untuk dapat bergabung dengan kelas menengah. Jumlah ini setara dengan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia yang beraspirasi untuk menjadi bagian dari kelas menengah, suatu jumlah yang terus mengalami peningkatan dalam dua dekade terakhir. Dari sekitar 85 juta orang Indonesia yang memiliki penghasilan, hanya 15,4 persen yang mendapatkan penghasilan kelas menengah. Selain itu, hanya tujuh persen dari 49 juta tenaga yang mendapatkan upah yang juga menghasilkan pendapatan setara kelas menengah, menikmati manfaat sosial secara utuh, dan memiliki status sebagai pegawai tetap.
“Agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, maka perlu diciptakan lingkungan yang mendukung, di mana pekerjaan kelas menengah dapat tumbuh dan berkembang. Pemerintah Indonesia memahami hal ini dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya,” kata Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Rekomendasi yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh melalui penerapan berbagai kebijakan secara efektif yang dapat membuka kunci bagi masuk dan berkembangnya perusahaan-perusahaan baru, sehingga tercipta kompetisi dan inovasi.
Kedua, strategi promosi untuk penanaman modal baru di sektor-sektor yang kemungkinannya akan menciptakan pekerjaan kelas menengah, seperti misalnya sektor manufaktur. Dukungan komplementer, seperti sistem informasi pasar kerja dan asuransi terkait kehilangan pekerjaan untuk mendanai pencarian dan relokasi, dapat membantu dalam proses transisi para pekerja menuju pekerjaan kelas menengah.
Rekomendasi ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan yang mencakup seluruh angkatan kerja dan memberikan dukungan yang disesuaikan bagi kelompok-kelompok khusus, terutama perempuan dan generasi muda. Perubahan perundang-undangan juga diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan (work-life balance) serta mendukung peningkatan partisipasi dan keberhasilan perempuan di pasar kerja.
