Informasi yang lebih banyak dan lebih baik bisa tingkatkan layanan umum dan iklim usaha di daerah
JAKARTA, 14 Desember 2017 – Ekonomi Indonesia terus menguat pada kuartal ketiga tahun 2017, didorong dengan membaiknya harga komoditas serta permintaan domestik dan eksternal yang kuat, menurut laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2017.
Pertumbuhan PDB riil naik dari 5,0 persen pada kuartal kedua menjadi 5,1 persen di kuartal ketiga 2017. Pertumbuhan investasi naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir dan investasi asing langsung mencatat arus masuk bersih terbesar dalam lebih dari tujuh tahun. Volume ekspor dan impor mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012.
"Selain faktor eksternal seperti harga komoditas yang lebih tinggi dan pertumbuhan global yang lebih kuat, ekonomi Indonesia yang kokoh didukung dengan membaiknya lingkungan usaha yang telah menarik lebih banyak investasi asing langsung serta investasi modal publik yang lebih banyak. Hal ini merupakan dampak positif langsung dari pengurangan subsidi bahan bakar dua tahun lalu," kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Indonesia. "Ini mencerminkan pentingnya Pemerintah agar tetap gigih melaksanakan reformasi penting lebih jauh seperti meningkatkan pengumpulan pajak dan mengatur subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia."
Konsumsi swasta menunjukkan tanda sudah mulai pulih. Penjualan barang tahan lama konsumen seperti mobil dan motor kembali naik; khusus sepeda motor pada kuartal ketiga naik dua digit setelah tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi.
Pertumbuhan PDB riil untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,1 persen, kemudian naik menjadi 5,3 persen pada 2018 yang didorong oleh pertumbuhan investasi, pemulihan konsumsi lebih lanjut, dan peningkatan belanja pemerintah.
Belanja pemerintah yang efektif juga penting bagi pembangunan ekonomi. Lebih dari setengah total belanja pemerintah di semua tingkat pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah - 38 persen dikelola pemerintah kabupaten/kota, 15 persen oleh provinsi. Alokasi sumberdaya besar tersebut, yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi sejak awal tahun 2000, mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Desentralisasi telah meningkatkan peluang terjadinya solusi lokal bagi masalah lokal. Akses layanan umum naik dalam 15 tahun terakhir melalui desentralisasi, namun capaiannya antar pemerintah daerah sangat bervariasi. Laporan yang berjudul Mewujudkan Hasil Desentralisasi, mengkaji kinerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi mekanisme agar kinerja pemerintah daerah lebih baik.
"Untuk meningkatkan layanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan tiga “i”: insentif agar lebih baik dalam memakai sumberdaya dari pemerintah pusat; informasi yang lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau kinerja pemerintah daerah; dan interaksi antara masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk menuntut mutu yang lebih baik," kata Frederico Gil Sander, Lead Economist untuk Bank Dunia di Indonesia.
Peluncuran laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2017 merupakan bagian dari Voyage ke Indonesia, serangkaian acara menjelang 2018 IMF-World Bank Annual Meetings di Bali. Pembuatan laporan ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade.
