Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan gejolak finansial global membawa risiko
Jakarta, 17 Januari 2017 – Serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2017, menurut laporan baru Bank Dunia yang dikeluarkan hari ini.
Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara masih menghadapi berbagi risiko yang makin intensif, seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global, menurut Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia edisi Januari.
Menurut laporan tersebut, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring denganpenetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017. Namun untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin. Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai,” kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia.
Menurut laporan ini, ada dua aksi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu belanja pemerintah. Pertama, realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak terbesar kepada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor-sektor tersebut termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial.
Proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh Bank Dunia tidak berubah dari laporan yang dikeluarkan pada bulan Oktober: 5,1% untuk tahun 2016 dan 5,3% untuk tahun 2017. Pertumbuhan PDB sebesar 5,0% tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga tahun 2016, sedikit turun dari kuartal kedua sebesar 5,2%.
Laporan ini juga mengangkat kenaikan Indonesia dalam peringkat Ease of Doing Business Bank Dunia, yang pada tahun 2017 naik menjadi peringkat 91 dibandingkan peringkat 106 pada tahun 2016. Ini menjadikan Indonesia salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan terbesar – yang secara khusus tercapai karena membukukan reformasi untuk mempermudah memulai sebuah usaha, memperoleh sambungan listrik, membayar pajak, pendaftaran properti, mendapatkan pinjaman, penegakan kontrak serta perdagangan lintas batas.
“Reformasi iklim investasi pemerintah telah mempermudah memulai dan menjalankan sebuah usaha. Tetapi agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah,” kata Hans Anand Beck, Acting Lead Economist.
Laporan ini sudah memasuki tahun keenam dan dibuat dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia.
