Banyak Pilihan Kebijakan Bisa Atasi Kesenjangan dan Melindungi Masyarakat Miskin: Bank Dunia
Jakarta, 8 Desember 2015 – Menurut laporan terbaru Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia semakin meluas dibanding negara-negara tetangga Asia Timur sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Menurut survei tahun 2014 mengenai persepsi masyarakat terhadap ketimpangan, sebagian besar responden menilai distribusi pendapatan “sangat tidak setara” dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi ketimpangan. Dalam 15 tahun terakhir, koefisien Gini – yang mengukur ketimpangan sebuah negara – semakin membesar di Indonesia, naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013 hingga saat ini.
Ketimpangan berdampak negatif menghalangi potensi pertumbuhan negara dengan resiko meningkatnya ketegangan sosial, menurut laporan Indonesia’ Rising Divide.
“Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia mengesankan, kesetaraan dalam pertumbuhan lebih sulit tercapai. Kalangan mampu maju jauh lebih cepat dari mayoritas masyarakat. Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih lambat serta konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal. Potensi mereka yang hilang juga merupakan hilangnya potensi Indonesia,” kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia saat peluncuran laporan.
Kekhawatiran mengenai implikasi jangka panjang ketimpangan turut mempengaruhi 60% responden survei, sehingga mereka mengatakan rela jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang. Namun sebenarnya tidak harus memilih antara pertumbuhan atau ketimpangan yang mengecil, karena riset terbaru menunjukkan bahwa Gini yang lebih tinggi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil.
Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan koefisien Gini, menjadi 36 pada tahun 2019. Kisah sukses Brazil bisa menjadi contoh dimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berperan dalam mengurangi ketimpangan, khususnya bila kebijakan tersebut berupaya untuk mengatasi penyebab utama ketimpangan di Indonesia, yaitu: ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan.
“Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur di tingkat provinsi agar anak-anak di pelosok provinsi memiliki kesempatan yang sama pada awal hidup mereka – melalui layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik – yang kelak ikut menentukan peluang mereka dalam kehidupan seterusnya. Ketika anak-anak tersebut mulai bekerja, Indonesia dapat menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja informal, agar mereka tidak terperangkap dalam pekerjaan upah rendah tanpa peluang mobilitas. Banyak pilihan kebijakan fiskal yang dapat menambah pendapatan negara dan mengalihkan pembelanjaan ke program-program yang akan berdampak langsung pada masyarakat miskin,” kata Vivi Alatas, Lead Economist Bank Dunia di Jakarta.
Secara khusus, program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi pekerja informal yang tidak memperoleh pendidikan bermutu, dapat membantu dan memberi harapan kepada masyarakat miskin dan rentan..
Penambahan pendapatan negara juga dapat membantu menjembatani kesenjangan. Kini penerimaan dari pajak perorangan hanya merupakan 10% dari jumlah penerimaan pajak. Jika sumber pungutan pajak lebih luas, maka hal itu dapat menambahkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan belanja infrastruktur, pelayanan kesehatan, program bantuan sosial dan program jaminan sosial.
“Kebijakan pemerintah bisa mengurangi frekuensi dan besarnya goncangan, serta memastikan agar setiap rumahtangga dapat menikmati perlindungan yang layak seandainya goncangan terjadi. Ini adalah investasi jangka panjang yang diperlukan bagi Indonesia,” kata Matthew Wai-Poi, Senior Poverty Economist Bank Dunia yang menjadi penulis utama laporan.
Beberapa pilihan kebijakan lain bagi pemerintah, antara lain:
- Meningkatkan layanan umum pada tingkat lokal. Kunci perbaikan ketimpangan bagi generasi berikut terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana secara merata.
- Menyediakan lapangan kerja yang lebih baik, melalui investasi lebih besar untuk infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan perubahan pendekatan regulasi agar lebih fleksibel dan responsif.
Laporan Indonesia's Rising Divide dibuat dengan kontribusi besar dari Australia's Department of Foreign Affairs and Trade.
