WASHINGTON, 27 Oktober 2015 – Selama sepuluh tahun terakhir secara berturut-turut, Singapura menempati posisi pertama di dunia sebagai negara paling mudah untuk melakukan usaha. Di antara 20 peringkat teratas termasuk Selandia Baru (2), Republik Korea (4), Hongkong SAR, Tiongkok (5), Taiwan (11), Australia (13) dan Malaysia (18).
Diluncurkan hari ini, laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi menemukan bahwa Asia Timur dan Pasifik adalah kawasan kedua yang paling banyak terwakili, setelah Eropa, dalam 20 perekonomian terbaik dunia untuk kemudahan berusaha. Selain itu, sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah menerapkan reformasi guna lebih memperbaiki berbagai kebijakan usaha kecil dan menengah. Sepanjang tahun lalu, 52 persen dari ke-25 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik[1] telah melaksanakan 27 langkah reformasi guna memberikan kemudahan dalam berusaha.
Negara-negara di semua tingkat pendapatan telah melaksanakan reformasi, dan Vietnam (5), Hong Kong SAR, Tiongkok (4) dan Indonesia (3) unggul dalam daftar negara tersebut.
Di Indonesia, misalnya, sistem online diperkenalkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial, sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya. Indonesia juga meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan kriteria penyaringan untuk pencarian yang diperluas, antara lain termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.
“Pengusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik menyaksikan reformasi di berbagai sektor, mulai dari berkurangnya kendala untuk membuka usaha baru serta upaya-upaya yang memudahkan kepatuhan pajak, hingga memperbaiki kebijakan di pasar kredit dan meningkatkan akses memperoleh listrik,” kata Rita Ramalho, Manager laporan Doing Business.
Reformasi di Vietnam antara lain termasuk menjamin hak-hak pemberi pinjaman untuk memeriksa data pinjaman mereka dan berdirinya biro pinjaman baru yang memperluas cakupan penerima pinjaman. Berkat cakupan yang diperluas, sehingga setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi, kini usaha kecil di Vietnam dengan latar keuangan yang baik dapat mendapatkan pinjaman seiring dengan meningkatnya kemampuan lembaga keuangan dalam memeriksa kelayakan memperoleh pinjaman.
Myanmar membuat perbaikan yang paling maju secara global dalam indikator Memulai Usaha dengan menghilangkan syarat modal minimal untuk usaha lokal dan mempermudah prosedur pendirian perusahaan, yang membantu usaha kecil menghemat waktu dan sumber daya.
Meski negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik secara bertahap berupaya menerapkan praktik-praktik terbaik dunia, masih ada berbagai kendala terutama pada indikator-indikator Penyelesaian Hutang, Penegakkan Kontrak dan Pendaftaran Properti. Untuk mendaftarkan properti, dibutuhkan rata-rata 74 hari bagi pengusaha kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk menyelesaikan proses pengalihan hak atas properti, dibandingkan rata-rata sedunia, yaitu 48 hari.
Laporan Doing Business tahun ini melengkapi kerja dua tahun berturut-turut untuk memperluas tolok ukur (benchmark) yang mengukur kualitas kebijakan serta efisiensi kebijakan berusaha, untuk merekam realitas di lapangan secara lebih baik. Untuk lima indikator yang mengalami perubahan tersebut di laporan ini – Mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Mendapatkan Akses Listrik, Penegakan Kontrak, Pendaftaran Properti dan Perdagangan Lintas Wilayah – masih terdapat peluang peningkatkan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Misalnya di topik Mendapatkan Akses Listrik, data-data terbaru menunjukkan bahwa beberapa negara di kawasan mengalami pemadaman bergilir atau tidak dapat memantaunya dengan baik.
Peringkat bagi negara-negara lain di kawasan tersebut adalah Tiongkok (84), Indonesia (109), Jepang (34), Filipina (103), Thailand (49) dan Vietnam (90).
Laporan lengkap dan data terkait bisa diakses di https://www.doingbusiness.org/.
[1] Tindakan reformasi dan rata-rata kawasan tidak mencakup Australia, Jepang, Korea dan Selandia Baru yang tergolong sebagai negara berpendapatan tinggi.
