Jakarta, 5 September, 2014: Pemerintah Indonesia meluncurkan pada hari ini Portal Data Indonesia (http://data.id), sebuah inisiatif yang diharapkan akan semakin mendorong keterbukaan data di negara ini.
Diluncurkan bersamaan dengan pencanangan Gerakan Data Terbuka Indonesia, portal data ini adalah hasil kolaborasi antara Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan masyarakat.
“Gerakan Data Terbuka Indonesia ini adalah komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan inovasi-inovasi untuk pembangunan berkelanjutan,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
Portal Data Indonesia dikembangkan untuk menjawab keinginan publik mendapatkan data resmi pemerintah secara cepat dan mudah. Sampai hari ini, 23 institusi, termasuk dari dua pemerintah daerah pelopor, turut mempublikasikan sekitar 700 set data yang mencakup berbagai topik seperti ekonomi, pendidikan, energi, kesehatan, dan pengadaan.
Data tersebut disediakan dalam format elektronik yang dapat diunduh secara gratis dan mudah diolah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya kembali dalam bentuk visual maupun aplikasi yang dibuat oleh pemerintah dan publik. Melalui inisiatif ini, UKP4 berharap jumlah data yang dipublikasikan akan terus bertambah dan terus diperbarui, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah.
“Menyediakan data publik yang bisa diakses secara online adalah langkah awal yang sangat baik. Upaya ini harus dilanjutkan terus-menerus agar data tersebut selalu diperbarui dan punya nilai tambah. Bank Dunia menyambut baik inisiatif ini. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama secara erat dalam menciptakan solusi-solusi pembangunan,” kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia.
Bank Dunia berperan sebagai mitra utama pemerintah dalam pengembangan portal ini. Dukungan Bank Dunia terhadap transparansi informasi berupa penyediaan dukungan teknis dan upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Indonesia, sebagaimana juga dilakukan oleh Bank Dunia untuk 20 negara lainnya.
Bank Dunia bergabung dalam gerakan keterbukaan sejak tahun 2010, ketika meluncurkan Open Data Initiative, yang memberikan akses kepada publik untuk memperoleh data pembangunan berbagai negara, yang dimiliki Bank Dunia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali berbicara tentang pengembangan Portal Data Indonesia ini dalam Asia- Pacific Regional Conference for Open Government Partnerships di Bali. Keberadaan portal ini akan memperkuat inovasi-inovasi pelayanan publik lain seperti portal “Informasi Satu Layanan (http://satulayanan.net), “Satu Pemerintah” (http://satupemerintah.net), “Satu Peta” (http://tanahair.indonesia.go.id), dan LAPOR! (http://lapor.ukp.go.id).
Gerakan Open Government Indonesia (OGI) dikawal oleh UKP4, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Indonesian Center for Environmental Law, Transparency International Indonesia, Gerakan Anti Korupsi Aceh, JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif Makassar.
OGI merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Sebagai salah satu negara pendiri, tahun ini Indonesia menjadi ketua utama, didampingi Meksiko. Sejak dibentuk pada tahun 2011, anggota OGP kini telah mencapai 64 negara.
