Fokus pada memperkuat stabilitas, memperdalam sektor keuangan, dan memperluas keuangan inklusif
Washington, D.C., 1 Juli 2014 – Badan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui Development Policy Loan (DPL) untuk Reformasi dan Modernisasi Sektor Keuangan sejumlah US$500 juta kepada Pemerintah Indonesia. DPL ini mendukung kebijakan Indonesia untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, mendiversifikasi sektor keuangan, dan memperluas akses pada fasilitas keuangan agar mencapai masyarakat miskin dan kelompok yang belum terlayani.
“Pengalaman global menunjukkan bahwa sistem keuangan yang mendalam dan terdiversifikasi mendukung perluasan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan,” kata World Bank Country Director untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves. “Akses pada fasilitas tabungan membantu mendorong konsumsi dan meningkatkan investasi, sementara layanan asuransi – contohnya, untuk kesehatan dan bencana alam – dapat mengurangi kerentanan keluarga dan masyarakat, serta membantu mereka mengelola risiko yang berdampak pada keuangan mereka,” tambahnya.
Sistem keuangan Indonesia saat ini didominasi bank dan sangat terkonsentrasi pada beberapa bank saja, sementara pelayanan keuangan di luar bank – termasuk asuransi, reksadana dan dana pensiun – masih kurang berkembang.
DPL ini mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan meningkatkan pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian krisis, termasuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan (FKSSK), yang diharapkan pemerintah dapat membantu mencegah dan menyelesaikan krisis keuangan. Sasaran lain termasuk mengembangkan lembaga keuangan di luar bank, meningkatkan pengembangan fasilitas pendanaan mikro, serta memperbaiki kerangka kerja regulasi asuransi mikro.
Industri asuransi mikro – yang sangat tertinggal di Indonesia – dapat melindungi jutaan keluarga agar terhindar dari berbagai kesulitan. seperti meninggalnya pencari nafkah keluarga atau bencana alam.
DPL ini juga berusaha mencapai sasaran penting bagi Indonesia: kesadaran keuangan, akses pada fasilitas keuangan dan pendanaan, dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Menurut Global Findex Bank Dunia, pada tahun 2011 hanya 20 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Di wilayah pedesaan, rasionya hanya 16 persen. Pada tahun 2012, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang bertujuan meningkatkan akses kepada fasilitas keuangan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah, masyarakat miskin yang bekerja, serta mereka yang hidup sedikit di atas kemiskinan, juga para pekerja migran, perempuan, dan masyarakat pedalaman.
“Biaya akibat tidak adanya akses pada perbankan adalah ketidaksetaraan pendapatan,” kata Country Director Chaves. “Mereka yang tidak terlayani oleh perbankan membayar biaya layanan keuangan yang lebih tinggi, dan tidak bisa melakukan investasi dan konsumsi atau melindungi diri mereka dari resiko finansial secara optimal.”
DPL ini juga akan mendukung reformasi pemerintah dalam hal perlindungan konsumen, dengan menetapkan kewajiban yang sama dan menegakkan peraturan kepada penyedia layanan keuangan, melalui keterbukaan informasi yang jelas dan akurat. Membentuk mekanisme penyelesaian konflik untuk menangani keluhan konsumen juga hal yang penting.
Agenda reformasi keuangan lain mencakup pengembangan dan penerapan program pendidikan keuangan berskala nasional, sosialisasi budaya menabung dengan memperluas fasilitas rekening tabungan tanpa biaya dan syarat saldo minimal yang rendah, serta mempromosikan perbankan tanpa cabang.
Pinjaman ini merupakan lanjutan dari Development Policy Loan untuk Reformasi dan Modernisasi Sektor Keuangan dan Iklim Investasi (‘FIRM DPL’) pada tahun 2012, yang juga mendukung reformasi lingkungan usaha.
