Manado, 26 Maret 2012 – Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Utara tahun 2011 menyoroti beberapa pencapaian yang mengagumkan dalam kinerja ekonomi, pengelolaan keuangan pemerintah dan penyampaian layanan masyarakat. Sejak desentralisasi dimulai, PDB daerah Sulawesi Utara telah meningkat dua kali lipat dan pengeluaran per kapita telah meningkat hampir sepuluh kali lipat. Pertumbuhan ini telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 28% menjadi 9% – tingkat kemiskinan yang paling rendah di belahan Timur Indonesia – dan berkat tingkat melek huruf yang sangat baik, Sulawesi Utara memiliki Indeks Pembangunan Manusia (human development index/HDI) nomor dua tertinggi di Indonesia.
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Bank Dunia hari ini meluncurkan Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Utara tahun 2011 pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Manado. Analisis Belanja Pemerintah adalah suatu prakarsa Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang didanai oleh Canadian International Development Agency dan Australian Aid. Analisis itu adalah hasil dari kolaborasi yang erat antara Universitas Sam Ratulangi dan tim Bank Dunia Indonesia untuk Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH).
Pada sambutannya, Country Director Bank Dunia Indonesia Stefan Koeberle mengatakan bahwa “laporan ini menyoroti beberapa perkembangan yang positif. Akan tetapi pertumbuhan dan kemajuan yang ditunjukkan oleh Sulawesi Utara belumlah bersifat inklusif. Pada beberapa daerah, tingkat pengangguran masih tetap tinggi, ketersediaan air bersih masih tertinggal dari pasokan tenaga listrik dan sanitasi, dan sistem transportasi harus ditingkatkan untuk meningkatkan akses kepada daerah-daerah kepulauan secara khusus.”
Laporan itu menemukan bahwa dibutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan menstimulasi pertumbuhan, dan juga untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan antar daerah. Walaupun Sulawesi Utara kini bergerak dengan arah yang tepat dalam bidang pengeluaran infrastruktur, dengan peningkatan alokasi terhadap infrastruktur sebesar empat kali lipat selama lima tahun terakhir, hal ini semakin menjadi penting dengan adanya pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa dan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian.
Walaupun alokasi dari dana pemerintah – atau komposisi pengeluarannya – telah meningkat secara keseluruhan, masih terdapat ruang untuk peningkatan. Belanja modal sebagai bagian dari keseluruhan belanja memang meningkat tetapi belanja untuk pegawai masih merupakan bagian terbesar dari belanja pemerintah. Pemerintah-pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran untuk birokrasi untuk meningkatkan alokasi bagi infrastruktur dan penyampaian jasa yang penting.
Mengenai hal tersebut, Bapak Country Director menyoroti bahwa “kami sangat gembira ketika mendengar bahwa pemerintah propinsi telah bertekad untuk memangkas biaya perjalanan pegawai sebesar 20% pada tahun fiskal ini dan akan mengalokasikan dana tersebut bagi pemerintah daerah dalam bentuk bantuan pendanaan bagi kegiatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Efisiensi pada bidang perjalanan ini adalah langkah yang baik dengan arah yang tepat.”
Pada acara tersebut, Bapak Country Director memberi selamat kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara atas keberhasilannya mendapatkan pendapat wajar tanpa syarat bagi laporan auditnya selama dua tahun berturut-turut, tetapi mengatakan bahwa “masih terdapat pekerjaan yang menunggu di bidang pengelolaan aset, pelaporan dan kerangka peraturan daerah karena masih terlihat adanya kesenjangan antar daerah-daerah dalam hal kapasitas manajemen keuangan pemerintah, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran.”
Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, program PEACH kini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk memberikan program bantuan teknis untuk mendukung upaya Sulawesi Utara dalam mencapai standar yang lebih tinggi dalam manajemen keuangan pemerintah – bantuan teknis ini menekankan kepada perencanaan berbasis bukti, penganggaran dan pemantauan dan evaluasi; pemetaan hasil-hasil; dan manajemen aset.
Program Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) Bank Dunia mendorong pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam peningkatan efektivitas dari perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran. PEACH menggunakan alat analisis yang sederhana untuk mengevaluasi dan mengenali cara-cara untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran. Temuan-temuan itu kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan perubahan kebijakan atau pembangunan kapasitas.
