Jakarta, 12 April 2010 –Managing Director Bank Dunia Juan Jose Daboub mengatakan bahwa Indonesia sebagai Negara berpendapatan menengah berada dalam posisi yang baik untuk meraih pertumbuhan pesat melalui investasi yang lebih besar dan strategis di bidang infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Daboub dalam kunjungannya di ibu kota Indonesia selama satu hari penuh menjelang Konferensi Antar Menteri Asia Pasifik sehubungan dengan Rekanan Publik-Swasta (Public-Private Partnership – PPP) untuk Infrastruktur yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 14-17 April 2010.
Menurut Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia Bank Dunia, modal asing sebesar USD 6,6 milyar telah mengalir sejak Juni 2009. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap untuk meningkatkan investasi baik melalui inisiatif pemerintah maupun pihak swasta. Peningkatan ini pun seyogyanya didukung dengan perbaikan kebijakan yang disesuaikan dengan iklim investasi.
“Indonesia telah berhasil mengatasi krisis keuangan global dengan sangat baik. Dan kini, seperti halnya kebanyak negara berpendapatan menengah, infrastruktur menjadi salah satu kendala terbesar dalam mendorong pertumbuhan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Karena itu menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menyiapkan dan menggalakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema kemitraan publik-swasta, serta menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pengendalian korupsi yang efektif,” ucap Daboub.
Untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi infrastruktur, Bank Dunia berperan aktif sebagai penasehat dalam menyusun rancangan dan struktur untuk inisiatif Kementrian Keuangan – Dana Jaminan Infrastruktur (Infrastructure Guarantee Fund). Sebagai kesatuan publik independen, lembaga ini juga berperan sebagai jendela tunggal untuk menilai semua proyek PPP yang meminta jaminan pemerintah, membantu meningkatkan kualitas PPP dan melindungi pemerintah dari pertanggungjawaban. Dibawah Dana Jaminan Infrastruktur, Bank Dunia telah mengindikasikan bahwa lembaga ini akan menyediakan jaminan risiko sampai dengan $ 500 juta untuk membantu membayar kurang lebih $ 2 milyar dari hutang proyek PPP yang terjadi melalui tindakan Pemerintah Indonesia.
Mekanisme lainnya untuk mendukung investasi infrastruktur adalah institusi finansial swasta non perbankan bernama PT. Indonesia Infrastructure Finance, dimana Bank Dunia dan Bank Perkembangan Asia (Asian Development Bank) telah menyediakan bantuan dana pinjaman masing-masing sebesar $ 100 juta. PT. IIF didirikan pada bulan Januari 2010, dan akan memfasilitasi pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan secara ekonomi di Indonesia melalui:
- Menyediakan pendorong kredit untuk bank, institusi finansial non perbankan dan pasar modal yang mendanai proyek-proyek secara langsung, atau
- Membawa institusi finansial lainnya sebagai investor sehingga dapat menyediakan pendanaan langsung kepada proyek-proyek infrastruktur dalam bentuk pinjaman dan jaminan jangka panjang.
“Kami percaya bahwa landasan pendaan inovatif yang didirikan oleh pemerintah Indonesia akan mendorong investasi secara signifikan untuk memperbaiki infrastruktur di seluruh Indonesia,” ucap Daboub. “Kami bersedia untuk mendukung upaya-upaya ini dan membantu memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki Infrastruktur di Indonesia.”
Semasa kunjungannya di Jakarta, Juan Jose Daboub sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Daboub sangat senang melihat Indonesia bertekad mempertahankan stabilitas makro, serta tetap melakukan investasi untuk masyarakat miskin, sehingga dapat terus menunjang pertumbuhan. “Saya melihat suatu tim ekonom berkualitas tinggi, bekerja bergandengan dengan sektor sosial dan menempatkan Indonesia sebagai pilar pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik,” ucap Daboub. Pada saat kunjungannya beliau juga bertemu dengan Menteri BAPPENAS Armida Alisjahbana, pemimpin sektor publik dan swasta, serta representatif dari LSM. Sebelum kunjungannya ke Indonesia Daboub berada di Vietnam untuk menghadiri Pertemuan Antar Menteri Keuangan ASEAN ke 14 di Nha Trang.
