Jakarta, Indonesia, 31 Januari 2017 – Setiaji, Kepala Unit Manajemen Smart City DKI Jakarta, bercerita bagaimana sulitnya mencari data saat ia masih kuliah dulu.
“Saya harus pergi ke kantor yang berbeda-beda. Data tersebar di mana-mana, tapi kalau kita memerlukannya , kita harus pergi ke segala tempat.”
Sekarang, sebagai bagian dari Pemerintah DKI Jakarta, ia memiliki tekad yang kuat agar data bisa digunakan dengan lebih baik.
“Teruskan Al Quran, meskipun hanya satu ayat,” kata Setiaji seraya mengutip kitab suci Al Quran terkait pentingnya pengalihan ilmu “Untuk data, teruskan juga, meskipun hanya satu data.”
Perjalanan Open Data Indonesia
Perjalanan Indonesia untuk lebih a terbuka dengan sistem pemerintah dimulai pada tahun 2008. Dengan tuuan utama untuk meningkatkan tata pemerintahan dan transparansi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang keterbukaan informasi publik.
“Undang-undang ini menimbulkan perubahan paradigma. Data yang dulunya tertutup, dan hanya di buka kepada masyarakat apabila diminta, menjadi selalu terbuka,” kata Tara Hidayat, mantan Wakil Menteri di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Institusi inilah yang memulai inisiatif open government.
Pada tahun 2011, Indonesia menjadi satu dari delapan negara yang memulai inisiatif Open Government Partnership yang mengajak pemerintah negara-negara untuk mengambil langkah nyatauntuk meningkatkan transparasi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia sdi bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini terus mendukung inisiatif tersebut melalui Kantor Staf Presiden.
Dorongan agar pemerintah semakin transparan tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang semakin modern.
“Tumbuhnya demokrasi di Indonesia membuat semakin kerasnya suara yang menuntut adanya transparansi yang lebih besar,” tambah Tara Hidayat.
Untuk meningkatkan pergerakan open government, langkah pertama yang diambil Indonesia adalah melakukan open data – yaitu memberi akses data pemerintah dalam format yang mudah digunakan kepada masyarakat. Manfaat open data yang dirasakan pemerintah tidak terbatas pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga semakin baiknya layanan umum dengan adanya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Bank Dunia mendukung inisiatif tersebut dengan memberi bantuan teknis, termasuk membentuk One Data Portal online yang menjadi pusat data untuk berbagai instansi pemerintah. Bank Dunia juga membantu upaya untuk mendorong lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk berpartisipasi dalam gerakan open data. Berbagai lomba dan acara dibuat untuk meningkatkan kesadaran umum tentang tersedianya data pemerintah serta menstimulasi agar digunakan.
Pada tahun 2014, portal data data.go.id resmi dibuka untuk umum. Saat ini portal tersebut memiliki lebih dari 1.200 dataset yang disediakan oleh 32 lembaga pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah daerah juga meluncurkan portal data mereka sendiri, seperti Jakarta, Bandung, dan Banda Aceh.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sebuah peraturan presiden terkait open data, agar masyarakat memiliki akses yang lebih banyak juga untuk menetapkan standar proses pembuatan data oleh lembaga pemerintah.