Berbagi Data dengan Lebih Baik untuk Memperkuat Perencanaan Kota Indonesia

Jakarta, Indonesia, 22 September 2016 – Bila para pegawai pemerintah ingin mencari informasi mengenai jumlah luas daerah pertanian di Indonesia, jawabannya tergantung pada data lembaga pemerintah mana yang dipakai.

Banyaknya peta dan informasi yang tumpang tindih mempersulit perencanaan kota di Indonesia, negara dengan salah satu laju urbanisasi tercepat di dunia.  Pada tahun 2025, diperkirakan 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota, tetapi minimnya budaya berbagi data dan sarana teknologi informasi untuk melakukannya membatasi kemampuan kota-kota untuk mengelola informasi dan tantangan yang mereka hadapi.

Seiring upaya Indonesia untuk memperkuat kapasitas melakukan analisa berbasis bukti, Bank Dunia mendirikan program City Planning Labs, yang mendukung kota-kota mengembangkan infrastruktur tunggal data spasial.

Program tersebut akan mengembangkan strategi informasi spasial bagi tiap kota yang berpartisipasi, seperti: Infrastruktur data spasial daerah yang menetapkan proses dan prosedur bagi lembaga dan teknologi untuk saling berinteraksi; teknologi informasi komunikasi untuk berbagi data; memproduksi data terkini; serta mengembangkan keterampilan teknis para pegawai kota agar mampu menggunakan data dengan lebih baik.

Arifin Rudiyanto, Deputi Pembangunan Daerah Bappenas, mengatakan bahwa City Planning Labs akan mendukung pemerintah dalam mencapai sistem manajemen dan penggunaan data yang terintegrasi. “Perencanaan kota yang baik akan memerlukan data statistik dan geospasial yang sekarang berada di berbagai lembaga pemerintah,” katanya.

“Kita kaya akan data tapi miskin informasi,” kata Doni Widiantoro, Direktur Jenderal Perencanaan dari Kementerian Agraria dan Perencanaan Spasial, merujuk pada beragam data yang dimiliki oleh berbagai kementerian.

Beberapa negara seperti Singapura telah berhasil memanfaatkan teknologi geospasial untuk mengatasi tantangan perencanaan kota. Kunci keberhasilannya, kata Ng Siau Yong, Direktur Geospasial Data Division dari Singapore Land Authority, bukanlah teknologi. “Menghilangkan sekat-sekat pemisah informasi menjadi kunci dalam pembuatan kebijakan sehingga kita bisa bekerja sebagai satu pemerintahan,” kata Yong.

Indonesia sudah memulai inisiatif Kebijakan Satu Peta (One Map) untuk membangun sistem data spasial yang terintegrasi. Khafid, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial dari Badan Informasi Geospasal (BIG), menggambarkan Satu Peta sebagai “sebuah super databank bagi data di Indonesia.”

Rencananya, pada tahun 2019 BIG sudah akan mensinkronkan peta untuk 85 tema, sebuah tantangan besar mengingat terbatasnya sumberdaya manusia  di tingkat daearah.

Sejauh ini, dua kota telah menerima manfaat dari program City Planning Labs.

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, semakin memahami isu terkait meluasnya kawasan kumuh. Misalnya, masyarakat miskin kini cenderung menetap dekat dengan tempat mereka bekerja meskipun nilai tanahnya lebih tinggi.

“Kita sudah mengidentifikasi dan membersihkan peta untuk dipakai dalam perencaan kota di masa depan,” kata Rini Ambarawati, Kepala Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Daearah Kota Denpasar. “Sekarang kita memiliki peta yang rinci tentang pertumbuhan perumahan kumuh dan sudah membangun sebuah portal untuk berbagi informasi.”

Kota Denpasar juga menyertakan City Planning Labs dalam inisiatif Smart City mereka.

Analisa yang dilakukan program tersebut di Semarang, Jawa Tengah, dalam rangka mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah, menyertakan data penurunan permukaan tanah, jaringan air bersih, pusat kesehatan, sekolah, ruang hijau, dan tingkat kemiskinan. Analisa ini membantu penata kota memahami gambaran lebih luas bagaimana kurangnya infrastruktur berdampak pada tingkat kemiskinan dan penurunan permukaan tanah.

Di wilayah timur laut kota Semarang, masyarakat yang tinggal di kawasan tanpa persediaan air bersih terus menggunakan air tanah sehingga permukaan tanah turun yang mengakibatkan turunnya harga tanah. Harga tanah yang lebih rendah membuat wilayah itu lebih terjangkau bagi masyarakat miskin, namun mereka semakin rentan terhadap risiko banjir. Tanpa adanya sumber air bersih yang lain, lingkaran setan antara penggunaan air tanah dan penurunan tanah akan terus berlangsung, dan membahayakan warga kota.

“Kita sudah mengeksplorasi semua aspek kota Semarang untuk melihat apa yang diperlukan di masa depan dengan kondisi yang ada sekarang. Rencana yang dibuat melalui dukungan City Planning Labs akan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kita,” kata Purnomo Dwi Sasongko, Sekretari Badan Perencanaan Daearah kota Semarang.

Dengan semakin banyak kota yang bekerjasama dengan City Planning Labs, kota-kota Indonesia menambah wawasan serta pilihan kebijakan guna menghadapi tantangan di masa depan.

City Planning Labs telah menerima dukungan dari Indonesia Sustainable Urbanization Trust Fund yang didukung Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Dana perwalian tersebut bertujuan mendukung upaya Indonesia untuk meraih manfaat dari urbanisasi, dengan memberi bantuan teknis dan berbagi pengalaman internasional serta solusi pendanaan untuk keberhasilan urbanisasi.