Belanja Pemerintah Daerah yang Efektif Hasilkan Perbaikan Layanan Umum

Bojonegoro, Indonesia, 27 April 2016 – Bojonegoro dengan penduduk 1,2 orang sejak lama telah menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Tetapi sejak penemuan minyak yang besar pada tahun 2001 – penemuan minyak terbesar dalam 30 tahun dan mungkin cadangan minyak nasional terbesar – pelan-pelan terjadi perubahan di Bojonegoro. Pada akhir tahun 2016, ada kemungkinan 20% produksi minyak Indonesia akan berasal dari kabupaten ini.

“Setelah pendapatan Bojonegoro mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir, saya mulai khawatir uang tersebut tidak bisa memberi manfaat bagi masyarakat kami,” kata Suyoto, Bupati Bojonegoro yang akrab dipanggil dengan sebutan Kang Yoto. “Jadi saya berusaha mencari cara untuk memastikan agar belanja kami tepat sasaran. Inilah bagaimana saya mengenal Bank Dunia.”

Untuk menggunakan pendapatan mereka dengan lebih baik, pada November 2014 Pemerintah Daerah Bojonegoro mulai bekerjasama dengan Bank Dunia serta beberapa mitra pembangunan lain seperti pemerintah Kanada, Uni Eropa dan Swiss mencoba menerapkan pendekatan baru untuk meningkatkan layanan umum yang bernama RAAP-ID, atau Rapid Assessment and Action Plan to Improve Service Delivery. Pendekatan ini berhasil dipakai di beberapa negara Amerika Latin seperti Kolombia dan Meksiko.

“Uang hanya sebagian dari solusi. Kita juga harus menganalisa bagaimana membelanjakannya,” kata I Nyoman Sudjana, Kepala Bappeda Bojonegoro dalam workshop untuk mengevaluasi penerapan RAAP-ID di kabupaten tersebut.

Dimulai dengan penilaian kondisi di kabupaten, RAAP-ID kemudian menganalisa indikator pembangunan untuk memastikan bidang-bidang yang perlu diperbaiki. Di Bojonegoro, proses penilaian mengidentifikasi tiga layanan umum yang menjadi tantangan utama: perlunya meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah atas, tingginya angka kematian ibu, serta proses izin usaha yang rumit. Karena hampir semua anak Bojoneogoro mendapat akses pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mereka inging memberi fokus pada angka partisipasi sekolah menengah atas yang saat ini berada di angka 70,4%. Angka kematian ibu di kabupaten pernah berada di bawah sasaran MDG, yaitu 102 kematian tiap 100.000 kelahiran, tetapi kembali naik pada tahun 2015.

Para pejabat dari pemerintah kabupaten Bojonegoro kemudian bekerjasama dengan berbagai ahli, termasuk dari Bank Dunia, untuk mengidentifikasi bagaimana membelanjakan uang untuk tiga bidang prioritas tersebut.

“Penyalahgunaan uang yang paling umum terjadi di tingkat pemerintah daerah adalah korupsi atau menggunakannya untuk sesuatu yang tidak efektif,” kata Suyoto, yang selalu bersemangat jika membahas belanja pemerintah. “Kadang, yang kedua sama buruknya karena legal tapi uang yang dipakai tidak menghasilkan apa-apa.”

Rencana aksi juga dibuat untuk memetakan langkah-langkah agar mencapai sasaran, sekaligus perkiraan anggaran dan waktu yang diperlukan. Beberapa hasil awal dalam bidang kesehatan mulai terlihat: adanya standar prosedur operasional untuk kelahiran darurat dan risiko tinggi; jangkauan pelayanan ibu yang lebih luas; semakin banyak bidan terlatih. Prosedur baru untuk mengurus izin usaha telah membuat prosesnya lebih cepat, dari empat hari menjadi maksimal dua hari saja.

Keberhasilan Bojonegoro telah menggugah pemerintah pusat bahwa upaya serupa bisa diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

“Pendekatan yang dilakukan Bojonegoro untuk merencanakan belanja adalah contoh bagus bagi daerah lain. Seringkali pemerintah daerah menggunakan sebagian besar uangnya untuk belanja rutin,” kata Gunawan, dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Evaluasi dari kabupaten tersebut bisa digunakan oleh kementerian untuk membimbing daerah-daerah lain,” katanya.

Daerah lain pun sudah mulai menunjukkan minatnya untuk mengikuti.

“Bojonegoro telah bertindak untuk memastikan agar uang mereka dipakai dengan baik,” kata M. Nur Arifin, Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek yang terletak tidak jauh dari Bojonegoro. “Kami juga tertarik untuk menerapkan pendekatan yang mirip.”

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar terhadap sumberdaya mereka tetapi belanja yang baik dan efektif sering belum dilakukan. Contohnya, banyak kabupaten yang sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat tetapi belum ada sistem monitor dan evaluasi yang efektif untuk menilai akuntabilitas pemakaiannya.

Dengan melakukan langkah-langkah praktis untuk memperbaiki belanja dan layanan umum, Bojonegoro memberi contoh bagaimana perbaikan layanan umum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat blog dan siaran pers.