Jakarta, Indonesia, 22 Februari 2016 – ‘Apa yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola’, begitu bunyi pepatah. Hal ini juga berlaku bagi keuangan sebuah negara. Berkeinginan kuat untuk memperkuat sektor infrastruktur publik, sejak April 2015 Indonesia telah meluncurkan sistem manajemen keuangan yang diharapkan bisa semakin mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Sistem ini diberi nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan dianggap oleh penggunanya sebagai sebuah lompatan besar.
Menurut Askaloni, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Ini lompatan langkah maju yang mengubah sistem yang selama ini tradisional ke sistem yang lebih modern untuk masa depan”.
SPAN adalah sistem informasi dengan fungsi yang sangat banyak berdasarkan paket aplikasi lunak yang standard dan tersedia secara luas di pasar (COTS) untuk: melakukan validasi data transaksi keuangan pemerintah, mengendalikan komitmen anggaran, mendukung penerapan akuntasi berbasis akrual, serta membantu membuat laporan keuangan real-time untuk mendukung pembuatan kebijakan publik.
Presiden Jokowi mendukung inisiatif ini yang ia luncurkan di Istana Negara tahun lalu. “Sekarang kita bisa memantau aktivitas anggaran dan cash flow semua kementerian. Jangan sampai satu Rupiah pun lolos,” kata presiden, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Sistem tersebut sekarang terhubung dengan infrastruktur teknologi informasi bank komersial yang membuat manajemen kas negara semakin modern. SPAN diharapkan tidak saja memfasilitasi penyiapan anggaran nasional yang menyatu, mengatur eksekusi anggaran, tetapi juga memberi informasi lengkap dan tepat waktu mengenai posisi keuangan pemerintah.