- Indonesia, demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah memilih presiden baru. Pemerintah yang baru akan menghadapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit untuk mengatasi meningkatnya tekanan fiskal, serta menerapkan reformasi yang diperlukan guna memenuhi potensi ekonomi yang sangat besar.
- Pertumbuhan PDB pada kuartal pertama 2014 mengalami moderasi lebih jauh, menjadi 5,2 tahun-ke-tahun, dari 5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal sebelumnya. Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat sebagian diakibatkan tindakan stabilisasi moneter dan nilai tukar yang telah dilakukan untuk memperkuat neraca anggaran dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Namun, ekspor masih tetap lambat, sebagian akibat dampak larangan ekspor mineral mentah pada bulan Januari.
- Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 adalah 5,2 persen, sedikit di bawah proyeksi pada Maret 2014 sebesar 5,3 persen. Konsumsi pemerintah yang lebih rendah dari perkiraan, pertumbuhan kredit yang lebih lambat, dan berlanjutnya pelemahan pemasukan terkait komoditas diperkirakan akan menghambat pertumbuhan PDB pada paruh kedua tahun 2014.
- Untuk mencapai sasaran jangka panjang, seperti meningkatkan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen dan mengurangi ketidaksetaraan, reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi subsidi BBM dan investasi infrastruktur yang lebih besar akan menjadi sangat penting dan akan membantu agar kesejahteraan terdistribusi secara lebih luas. Tidak adanya tindakan kebijakan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan produktivitas, akan meningkatkan risiko gangguan struktural yang lebih besar.
- Pertumbuhan pemasukan yang melemah, dan naiknya biaya subsidi energi telah meningkatkan tekanan fiskal, sehingga membawa revisi anggaran tahun 2014, yang menaikkan angka defisit fiskal menjadi 2,4 persen PDB dari 1,7 persen. Posisi fiskal masih tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak atau melemahnya Rupiah. Karena itu, perbaikan lanjut mutu belanja dan peningkatan mobilisasi pemasukan sangat penting.
- Salah satu prioritas penting reformasi kebijakan fiskal adalah mendukung pertumbuhan di masa depan agar dirasakan lebih banyak masyarakat, sehingga mengurangi tren naiknya ketidaksetaraan yang terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Melalui tindakan bersama, Indonesia bisa menahan laju ketidaksetaraan, termasuk melalui kebijakan yang tidak hanya akan melawan ketidaksetaraan tapi juga mendukung pengentasan kemiskinan, seperti meningkatkan infrastruktur desa, memperluas akses pendidikan yang bermutu, dan meningkatkan pergerakan pasar tenaga kerja.
- Untuk menjaga capaian pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia akan memerlukan peningkatan manajemen risiko bencana yang berkesinambungan. Kondisi El Niño akan memperparah “musim” kebakaran hutan, sehingga memerlukan rencana cadangan yang tepat, seperti menerapkan pendekatan yang sistematis untuk menentukan mulainya musim kebakaran dan kapan menentukan status siaga.
Selain analisa topik khusus seperti “El Niño, kebakaran hutan, dan kabut asap” serta “Ketidaksetaraan dan Peluang di Indonesia”, edisi Juli 2014 juga menyertakan bahasan tentang “Purchasing power parity ekonomi Indonesia baru yang telah disesuaikan”.
Analisa lebih lanjut terkait isi laporan triwulan ekonomi edisi ini ada di Kajian Kebijakan Pembangunan Indonesia, “Menghindari Perangkap”, yang tersedia di: https://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/06/23/indonesia-2014-development-policy-review
Informasi lebih lanjut tentang perkiraan baru purchasing power parity dari laporan 2011 International Comparison Program tersedia di: https://icp.worldbank.org/
Edisi –edisi terdahulu laporan triwulan ekonomi Indonesia tersedia di: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports
