Reformasi jaminan sosial di Indonesia – dengan tujuan utama memberikan perlindungan sosial universal pada tahun 2019 – di bawah satu program payung, Jamkesmas - program asuransi kesehatan yang dibiayai pemerintah bagi masyarakat miskin dan hampir miskin - telah terintegrasi dan digabungkan dengan program jaminan sosial lainnya.
Memetik pelajaran dari Jamkesmas akan membut perisapan dan implementasi lebih baik dalam melaksanakan perlindungan sosial universal untuk Indonesia pada tahun 2019.
Keberhasilan apa yang telah dicapai Jamkesmas?
- Sekitar 47 persen rumahtangga miskin dan hampir miskin sudah tercakup dalam program.
- Penggunaan untuk rawat inap dan rawat jalan telah naik diantara pemegang kartu Jamkesmas.
- Tingkat pembayaran katastropik telah menurun.
- Partisipasi dari penyedia layanan swasta meningkat.
- Jamkesmas telah menginspirasi lebih dari 300 daerah untuk memulai program Jamkesmas Daerah (Jamkesda) di seluruh negeri.
Namun masih banyak tantangan dalam bentuk:
- Hampir 60 persen penduduk masih tanpa cakupan apapun, termasuk jutaan penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal.
- Jutaan penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dan menghambat perluasan cakupan secara universal.
- Kurangnya akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di perdesaan, daerah terpencil.
- Terdapat bukti salah sasaran yang cukup besar dan kebocoran ke keluarga yang tidak miskin.
- Rendahnya tingkat kesadaran akan manfaat.
- Rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan.
- Inkonsistensi Daerah dalam ketersediaan paket manfaat dasar, dan mekanisme akuntabilitas dan timbal balik yang buruk.
Pelajaran penting dari pengalaman menjalankan Jamkesmas:
- Meningkatkan penargetan untuk kelompok miskin dan hampir miskin, karena lebih dari setengah dari penerima manfaat Jamkesmas tidak dari kelompok-kelompok ini.
- Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Pastikan ketersediaan dan kesiapan. Pengalaman dari Jamkesmas menunjukkan adanya perbedaan antara hak pelayanan yang disediakan dengan apa yang diterima.
- Pastikan keberlanjutan program dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jamkesmas dibiayai secara menyeluruh melalui pemasukan pajak pemerintah pusat, dan premi tidak dibuat berdasarkan perhitungan aktuari yang baik. Tantangan dan subsidi di sisi suplai telah memberi kesan yang salah bahwa pendanaan Jamkesmas sudah cukup. Namun kenyataannya Jamkesmas tidak mengganti biaya pelayanan secara menyeluruh dan sangat tergantung pada subsisi di sisi suplai.
- Ciptakan mekanisme pembayaran bagi penyedia jasa agar lebih terfokus pada hasil. Di bawah Jamkesmas, pembayaran kepada penyedia jasa pada dasarnya dilakukan berdasarkan layanan (termasuk diagnosa untuk rawat inap). Saat ini tidak ada insentif tambahan untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan. Para penyedia jasa tidak diberikan insentif untuk mencapai sasaran.
- Ciptakan sebuah sistem informasi yang handal untuk mendukung monitoring dan evaluasi, juga untuk memperbaharui perhitungan biaya.
- Pelajari pengalaman dari beberapa provinsi dan kabuaten yang sudah menyediakan layanan kesehatan universal seperti Bali, Aceh, dan Jakarta. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman daerah-daerah tersebut dan memperkirakan biaya dari contoh yang sudah ada.
