Grup Bank Dunia memperbaharui kemitraan dengan Indonesia melalui Kerangka Kerja Kemitraan (Country Partnership Framework atau CPF) periode 2021-2025.
Sementara fokus jangka pendek kerangka kerja ini dipusatkan pada dukungan bagi Indonesia untuk pulih dari pandemi, kerangka kerja tersebut juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia mencapai berbagai tujuan lainnya, yaitu pertumbuhan inklusif secara berkelanjutan, membangun kelas menengah yang tangguh, dan kemudian bergabung di antara negara-negara berpenghasilan tinggi.
Kerangka kerja ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan untuk menjawab berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat terkait tanggap darurat dan perekonomian untuk pulih dari pandemi akibat COVID-19. Kerangka kerja ini juga menjadikan rangkaian prioritas Grup Bank Dunia sebagai bahan pertimbangan, dan didasarkan pada informasi yang ada pada kajian terbaru Diagnostik Negara secara Sistematis (Systematic Country Diagnostics atau SCD) untuk Indonesia.
Kerangka kerja ini menjawab cita-cita yang mungkin lebih tinggi di beberapa bidang, seperti misalnya reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penambahan pemasukan negara, dekarbonisasi sumber-sumber energi, dan kebijakan perubahan iklim.
Kerangka kerja ini diformulasikan melalui serangkaian konsultasi virtual selama bulan September-Januari 2021 dan Maret 2021 dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung mencakup berbagai hal dan inklusif.
Tujuan menyeluruh dari kerangka kerja ini adalah untuk mengoperasionalisasikan dukungan Grup Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia dengan misi untuk meningkatkan upaya pemulihan perekonomian dari pandemi COVID-19 secara inklusif dan berkelanjutan, serta mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kerangka kerja yang baru ini diformulasikan berkaitan dengan empat bidang kerja antara Grup Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia, maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya:
Daya saing dan ketahanan ekonomi yang lebih kuat melalui pemasukan yang lebih tinggi, serta ketahanan fiskal maupun kemampuan membayar kembali hutang; pengeluaran Pemerintah yang lebih baik; berkurangnya kendala perdagangan dan investasi; serta meningkatnya kedalaman, efisiensi, dan ketahanan sektor keuangan.
Peningkatan infrastruktur melalui penguatan ketentuan dan peningkatan mutu pelayanan, serta transisi menuju energi rendah karbon seraya mencapai akses energi universal yang dapat diandalkan serta berkelanjutan.
Mengembangkan modal manusia melalui perbaikan kualitas dan kesetaraan pendidikan dan keterampilan maupun gizi dan kesehatan, serta inklusifitas dan kecepatan tanggap perlindungan sosial dan pekerja.
Medukung pengelolaan asset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana yang berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan aset-aset alam maupun lingkungan hidup serta sumber mata pencaharian berbasis pertanian dan sumber daya alam, dan ketahanan terhadap berbagai jenis bencana.
Tiga tema lintas-bidang – digitalisasi, gender, dan perubahan iklim – akan meliputi keempat bidang kerja dan diarusutamakan secara lintas kegiatan di bawah kerangka kerja ini. Ketiga tema tersebut mewakili peralihan strategis yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan di negara yang semakin canggih, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai kajian diagnostik.
Kerangka kerja ini dibangun atas dasar kemitraan yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade dan mewakili salah satu program negara yang paling besar di seluruh Grup Bank Dunia.
